Polda Jateng Panggil 176 Kades di Karanganyar Jelang Pemilu, IPW: Politis & Langgar Undang-undang

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA –  Indonesia Police Watch (IPW) mengendus kejanggalan terkait pemanggilan seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Karanganyar oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut ada indikasi politis dan pelanggaran undang-undang dalam peristiwa pemanggilan setentak kades di Karanganyar oleh Ditreskrimsus Polda Jateng ini.

Ia mempertanyakan adanya permintaan keterangan secara serempak terhadap 176 kades di Karanganyar dalam kaitan pertanggung jawaban dana desa.

IPW menilai bahwa pemanggilan terhadap 176 kepala desa di Kabupaten Karanganyar diduga melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang mengusung falsafah anggota Polri harus profesional, prosedural, dan proposional.

“Karena, pemanggilan tersebut seharusnya dilakukan terhadap orang per orang yang menjabat sebagai kepala desa sebagai pertanggungjawaban adanya dugaan pidana."

"Kalau pun semua kepala desa di Kabupaten Karanganyar itu terindikasi adanya pidananya, maka juga dilakukan pemeriksaan satu pe rsatu dan tidak serentak pada hari yang sama,” kata Teguh dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap kepala desa di wilayah Kabupaten Karanganyar akan dilakukan serempak selama tiga hari, mulai Senin (27/11/2023) hingga Rabu (29/11/2023).

Apalagi, Teguh mengatakan, pemanggilan terhadap kepala desa dilakukan menjelang Pemilu 2024, di mana tiga kabupaten di Jawa tengah yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah kantong suara PDIP.

Ia khawatir, ada penilaian politis dalam pemeriksaan kepala desa oleh Polda Jateng tersebut.

Dikatakan Teguh, pemeriksaan serentak terhadap semua kepala desa di Kabupaten Karanganyar ini menimbulkan pertanyaan dan spekulasi.

Apakah benar Polda Jateng akan membuat terang dugaan pidana atau ada agenda politik tertentu.

“Pemeriksaan pidana dugaan korupsi tentu dapat menekan psikologis kepala desa yang diperiksa,” jelasnya.

Selain waktu pemanggilan yang berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu 2024, Teguh juga memaparkan keanehan lain.

Antara lain, surat pemberitahuan klarifikasi adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa tersebut tidak langsung diberikan kepada kepala desa yang bersangkutan.

Surat pemberitahuan klarifikasi tersebut disampaikan Ditreskrimsus Polda Jateng melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Karanganyar.