Jepara 10 Besar Daerah Rawan Bencana di Jateng, Pemkab Perkuat Mitigasi Bencana Kalangan ASN

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA- Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan bisa memahami manajemen penanggulangan bencana secara benar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, 40 aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Jepara mengikuti pelatihan teknis dasar manajemen bencana. Proses penggemblengan dilakukan selama 13 hari kerja, baik di dalam ruangan maupun praktik lapangan. 

Program pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, di Gedung Shima Setda Jepara, Rabu (15/2/2023). Ia menandai pembukaan itu dengan pemukulan gong sebanyak lima kali. Kemudian dilanjut pengalungan tanda peserta.

Edy Supriyanta menjelaskan, bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Namun, risikonya dapat diminimalkan. Potensi bencana di wilayah Jepara mulai banjir, tanah longsor, hingga abrasi. 

“Jepara merupakan sepuluh besar kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang rawan bencana dengan tingkat risiko sedang,” kata Edy Supriyanta.

Baca juga: Jepara Internasional Furniture Buyer Weeks Digelar 5 - 19 Maret, Siapa Saja Boleh Ikut Pameran

Baca juga: Operasi Keselamatan 2023 Mulai Dilaksanakan di Jepara, Sasar 7 Pelanggaran

Baca juga: Ini Cara Relawan Anies Baswedan Masuk ke Basis Massa PDIP di Jateng

Di antara upaya meminimalkan risiko dan dampak kejadian bencana, dikatakan Edy Supriyanta, dengan memaksimalkan kegiatan mitigasi secara menyeluruh. 

Termasuk menyiapkan SDM tanggap darurat, serta manajemen pemulihan akibat bencana. 

“Ini pelatihan yang bagus, kerja sama antara BKD dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah,” kata dia.

Oleh sebab itu, Penjabat Bupati mengapresiasi adanya pelatihan teknis dasar manajemen bencana bagi ASN di lingkungan Pemkab Jepara. 

“Tidak hanya selesai di sini, pahami betul sehingga jika terjadi bencana bisa kita hadapi sama-sama,” tuturnya.

Adapun materi pelatihan ini, di antaranya meliputi arah kebijakan umum pembangunan daerah, kebencanaan, kerja sama multipihak, praktik siaga bencana, hingga evaluasi penyelenggaraan.

Kurikulumnya berjumlah 103 jam pelajaran, terdiri dari kelompok materi umum, pokok, dan penunjang.