Ujian Seleksi Perangkat Desa di Kudus 14 Februari, Mayoritas Desa Belum Kerjasama dengan PT

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS – Ujian perangkat desa di Kabupaten Kudus digelar 14 Februari mendatang. Meski waktunya kurang dari sebulan, namun mayoritas pemerintah desa belum menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pelaksanaan tes tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus, Adi Sadhono saat dalam kegiatan paparan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa di Gedung Setda Lantai 4, Kamis (19/1/2023).

Pertemuan ini melibatkan enam narasumber dari perguruan tinggi dan 90 kepala desa yang bakal menggelar tes perangkat desa.

Menurut Adi Sadhono, pada tahapan pertama, sudah ada 20 desa yang sudah punya kepastian kerja sama dengan perguruan tinggi. Sedangkan 70 desa lainnya belum menjalin kerjasama.

Ia mendorong agar proses tersebut segera terselesaikan, mengingat pelaksanaan ujian sudah dekat, pada 14 Februari nanti. 

"Dari 90 desa ada 252 formasi. Sampai tahapan pertama ada 20 desa yang sudah kerja sama, dan 70 desa belum ada kepastian kerja sama dengan perguruan tinggi," kata Adi Sadhono.

Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo meminta berbagai pihak menjalankan tes perangkat desa ini dengan hati-hati. Harapannya agar kepercayaan masyarakat yang sempat memudar lantaran penundaan tes seleksi perangkat desa tak terulang lagi.

“Jangan sampai tertunda lagi. Kesannya panitia tidak bisa mempersiapkan ini semua. Kemarin masalah sarana dan prasarana karena banyaknya peserta,” kata Hartopo. 

Hartopo menegaskan, terkait penyelenggaraan ujian pengisian supaya jangan sampai tertunda lagi. Masalah sarana dan prasarana yang menjadi kendala bisa dikomunikasikan antara panitia tingkat desa dan perguruan tinggi dalam pertemuan tersebut.

Sebab, dalam pertemuan ini hadir juga sejumlah perguruan tinggi yang akan menjalin kerja sama dengan panitia desa dalam seleksi perangkat desa, selain itu hadir pula para kepala desa.

"Maka paparan pada siang hari ini harus menemui kesepakatan. Setelah ini harus start dan mulai supaya selesai semuanya," kata Hartopo.

Baca juga: Bocah 2 Tahun di Pasar Rebo Tewas Dianiaya, Dititipkan ke Orang Lain, Diduga Jadi Jaminan Orang Tua

Baca juga: Disentil Jokowi, Pengusaha Mebel  Jepara Langsung Gercep Ingin Gelar Pameran Skala Internasional

Baca juga: Polisi Dalami Dugaan Pemerasan Oknum LSM yang Damaikan Kasus Pemerkosaan Bocah 15 Tahun di Brebes

Pihaknya juga berpesan dalam penyelenggaraan ujian harus secara hati-hati karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka dibutuhkan kerja keras dan komitmen penyelenggara untuk melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku. 

"Paparan dari akademisi dipedomani ditanyakan dan diselesaikan di ruangan ini. Jangan sampai tertunda karena bisa berakibat krisis kepercayaan masyarakat," pesan Hartopo. 

Maka dari itu, selaku kepala daerah Hartopo akan selalu memantau proses penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa. Pasalnya, rangkaian pengisian perangkat desa menjadi perhatian banyak pihak. 

"Menjadi tugas penting monitoring agar berjalan dengan baik. Laksanakan secara hati-hati karena ini menjadi perhatian banyak pihak," pesannya.