Soal PPN 12 Persen Legislator Gerindra Tuding PDIP Pencitraan, Dolfie: Kan Prabowo Bisa Turunkan

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA - Legislator Gerindra asal Jepara, Abdul Wachid, menyoroti sikap politikus PDIP yang ramai menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

Anggota DPR RI dari Gerindra itu, menilai PDIP sedang main drama dan pencitraan, terkait penolakan PPN 12 persen. 

Menurut Wachid, kenaikan PPN 12 persen adalah amanat undang-undang, yang disahkan saat PDIP masih berada di tampuk kekuasaan.

Baca juga: PPN 12 Persen hanya untuk Barang Mewah? Apindo: Masalah Nama Saja, Sebenarnya Semua Kena

Baca juga: Tolak PPN 12 Persen, Pengusaha Pati: Lemahkan Daya Beli Masyarakat, Potensi Bikin Bangkrut Usaha

Baca juga: PPN Naik Menjadi 12 Persen pada 2024, Airlangga Hartarto: Ini Sudah Menjadi Pilihan Masyarakat

Terlebih, pimpinan panitia kerja (Panja) RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dibahas tahun 2021 adalah kader PDIP.

Bahkan saat UU HPP disahkan Ketua DPR RI juga kader PDIP, yakni Puan Maharani.

Anggota dewan 4 periode ini mensinyalir penolakan yang disuarakan PDIP tidak untuk kepentingan rakyat. Namun untuk pencitraan agar dianggap pro kepentingan rakyat.

"Politik pencitraan saja. Event Pilkada 2024 PDIP drop, jagoan mereka yang bertarung di pemilihan gubernur, bupati dan wali kota banyak yang kalah," kata Wachid, Minggu (22/12/2024).

Menurut Abdul Wachid, pemerintahan Prabowo saat ini tinggal menjalankan saja kebijakan PPN 12 persen.

Itupun dengan catatan, jika PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang  dan jasa mewah.

Sedang untuk kebutuhan bahan pokok yang dikonsumsi mayoritas warga dan produk lokal tidak ada kenaikan PPN.

"Sikap PDIP yang kecenderungannya punya sentimen negatif kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tak layak diperlihatkan ke publik."

"Masyarakat saya kira juga perlu melek politik agar tahu ada yang sedang lempar batu sembunyi tangan," tandas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, misalnya, mengaku heran karena kursi Ketua Panja RUU HPP dijabat oleh kader PDIP sendiri.

Kemenakan Presiden RI Prabowo Subianto itu bilang, banyak anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons kritis PDIP itu. 

"Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya," kata Rahayu dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Sabtu (21/12/2024) malam.