Abdul Wachid Singgung Kampung Haji, Perbaikan Layanan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

JEPARA - Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus mendorong perbaikan berbagai layanan jemaah haji asal Indonesia. 

Salah satu upayanya lewat pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

Demikian yang disampaikan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji BPKH yang digelar di Astana Hinggil Somosari Batealit Jepara, Sabtu - Minggu (7/8/2024)

Menurut Abdul Wachid, perbaikan harus terus dilakukan agar jemaah haji asal Indonesia mendapatkan layanan yang maksimal selama menjalankan rukun Islam kelima.

Perbaikan layanan ini mulai dari pesawat, hotel, katering, dan berbagai layanan lain.

Terlebih saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna), perbaikan layanan mutlak harus dilakukan. 

Perbaikan layanan haji ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan Pansus Haji.

"Komisi VIII kemarin sudah ke Arab Saudi. Berbagai temuan saat pelaksanaan ibadah haji 2024 kita follow up di lapangan agar ada perbaikan layanan saat musim haji tahun 2025," kata wakil rakyat asal Jepara ini, Minggu (8/12/2024).

Selama di Arab Saudi, Komisi VIII menggelar pertemuan dengan masyarikh atau perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Ada 15 perusahaan yang hadir dalam pertemuan itu.

Abdul Wachid menegaskan pihaknya tak ingin ada satu perusahaan yang memonopoli layanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Kemenag RI agar menggelar seleksi terbuka untuk menentukan perusahaan yang akan dipakai saat musim haji 2025.

"Jadi selama ini yang dipakai masyarikh yang itu-itu saja. Alasannya mereka sudah dipakai sejak lama," ujarnya.

Akan tetapi, sambung Wachid, pengalaman pada pelaksanaan ibadah haji 2023 dan 2024 menunjukkan layanan yang mereka berikan tak maksimal," ujarnya.

"Masak kita tega para tamu Allah SWT dari Indonesia tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya, makanya kita ingin ada semacam beauty contest, mana yang terbaik itu yang dipakai oleh pemerintah," sambung dia.

Wachid menyatakan, pihaknya ingin tidak hanya satu perusahaan saja yang melani jemaah haji Indonesia.