BREKAING NEWS: Kantor DPD PAN Wonosobo Disegel, Aksi Protes Tolak SK Pengurus Baru

"Tiba-tiba sudah ada SK kepengurusan baru dari DPP PAN, yang ditandatangani Ketua Umum DPP Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno. Ini yang tidak bisa kami terima," tegasnya.

Di pihak lain, Sidqi Ferin Diana juga mengantongi surat rekomendasi dari DPP PAN untuk maju sebagai calon Wakil Bupati Wonosobo sebagai syarat pendaftaran peserta Pilkada 2024 nanti. 

Penentuan yang bersangkutan untuk maju pada Pilkada juga tidak melalui proses atau mekanisme rapat partai.

Menurut Iswo, PAN merupakan partai modern yang dikenal menjunjung tinggi transparansi mekanisme dan profesionalitas manajemen kepemimpinan. 

Karena itu, guna merespon dinamika pergantian kepengurusan yang dianggap ganjil, maka DPD dan DPC PAN Wonosobo mengeluarkan pernyataan sikap.

Pertama, penunjukan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD PAN Wonosobo dengan cara formatur tunggal tanpa komunikasi sama sekali dengan pengurus harian DPD PAN Wonosobo yang sah. Tapi dilakukan secara personal.

"Penolakan dari DPD dan DPC PAN terhadap keputusan sepihak yang terkesan arogan tersebut justru merupakan konsekuensi logis dari sikap dan komitmen kader terhadap organisasi PAN," tandasnya.

Kedua, penunjukan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD PAN Wonosobo yang baru tersebut, kebetulan merupakan sosok yang ahistoris dengan kesejarahan PAN Wonosobo.

Penunjukan terhadap orang yang tidak merasakan pahit getirnya berjuang bersama. Pimpinan PAN malah diserahkan kepada orang asing di tubuh partai. 

"Disegelnya Kantor DPD PAN Wonosobo tersebut merupakan bentuk reaksi dan sikap tegas pengurus DPD, DPC dan kader PAN se-Wonosobo."

"Keempat, terkait dengan sikap resmi dan tertulis terhadap SK kepengurusan yang baru segera diluncurkan," tutur dia.

Kelima, secara otomatis para pengurus DPD dan DPC PAN mempertanyakan surat rekomendasi Pilkada bagi Sidqi Ferin sebagai Calon Wakil Bupati Wonosobo.

Hal itu, karena tidak mencerminkan aspirasi dan dukungan dari segenap kepengurusan DPD, DPC maupun kader PAN setempat. (ima)