Di Tengah Perseteruan PKB-PBNU, Ketua PWNU Jateng: Jaga Jarak dengan Politik Praktis!

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Politik kebangsaan jadi penekanan dalam acara musyawarah kerja wilayah (Muskerwil) I Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng).

Hal tersebut terus digaungkan oleh Ketua PWNU Jateng Abdul Ghaffar Rozin di depan ratusan peserta Muskerwil I PWNU Jateng.

Seusai mengisi Muskerwil yang digelar di Kampus II Unwahas Kota Semarang, ia menegaskan, PWNU Jateng menjaga jarak terhadap politik praktis.

Baca juga: Mengapa PBNU Ingin Muktamar PKB Dibatalkan saat Raja-raja Bali Tolak Apel Kesetiaan GP Ansor?

Baca juga: Hanya Dijadikan Peluru untuk Tembak PKB, Wapres Maruf Amin Enggan Temui Utusan PBNU

Baca juga: Saat Rakyat Demo Tolak Revisi UU Pilkada, PBNU Datangi Istana Bahas Konsesi Tambang dengan Jokowi

"Hal tersebut penting, karena politik NU adalah politik kebangsaan. Jadi kami menjaga jarak dari politik praktis," katanya, Sabtu (24/8/2024) siang.

Ketua PWNU Jateng yang akrab disapa Gus Rozin juga mengatakan, PWNU Jateng fokus pada pendidikan.

Oleh karena itu PWNU Jateng, kata dia, bekerja sama dengan banyaknya pihak di sektor pendidikan.

Hal itu untuk memperbaiki kualitas pendidikan, sehingga nantinya angkatan kerja bisa terserap ke dunia kerja secara baik.

Selain itu, digitalisasi dan kemandirian ekonomi juga jadi perhatian PWNU Jateng.

"Bersama PBNU kami perbanyak pemberdayaan khususnya UMKM hingga tingkat ranting," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, 18 lembaga PWNU Jateng mulai diaktifkan dengan sistem rekrutmen kepengurusan digelar secara terbuka.

Di mana ada 600 orang yang mendaftarkan diri dan mengikuti penyaringan oleh PWNU Jateng.

Gus Rozin mengatakan sistem rekrutmen terbuka tersebut baru pertama digelar PWNU Jateng.

"Kami terkejut dengan antusiasme pendaftar, hasil penyaringan ada 125-150 orang yang lolos menjadi pengurus 18 lembaga," katanya.

Ia berharap lembaga tersebut bisa diisi oleh orang orang berkompeten. Pasalnya hal tersebut menjadi pintu masuk penting untuk lima tahun ke depan.

Forum tersebut dikatakannya jadi forum mempertajam dan legitimasi kinerja PWNU Jateng. 

"Kami telah mempertimbangkan masukan dari PBNU. Ini adalah forum yang tepat untuk bercerita apa yang mendasari program kerja PWNU," paparnya.

Ditambahkannya, penguatan civil society atau masyarakat sipil juga wajib dilakukan.

Kondisi tersebut menyangkut melemahnya civil society NU di Jateng beberapa tahun terakhir, sehingga berpengaruh pula pada melemahnya NU sebagai salah satu pilar sosial.

"Karena kekuatan dan kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kekuatan dari masyarakat. Untuk itu PWNU mencoba memperkuat melalui pemberdayaan praktis dan strategis," imbuhnya.

Adapun Wakil Ketua Umum PBNU, Nizar Ali menuturkan, Muskerwil yang digelar PWNU Jateng menjadi program penyelarasan PBNU.

Dalam hal kinerja, ia mengatakan PWNU Jateng sangat cepat dalam hal bersinergi dengan PBNU.

"Kinerja cepat dan baik membuat kepengurusan PWNU Jateng berbeda dengan yang lainnya."

"Hal tersebut kami rasa sangat positif, karena baik program PBNU ataupun PWNU bisa berjalan beriringan," tambahnya.

Diketahui, belakangan ini eskalasi perseteruan antara PBNU dan PKB terus meningkat.

Di mana saat ini, PKB menggelar muktamar di Bali. Pada saat bersamaan, PBNU meminta Muktamar VI PKB dibatalkan.

Di sisi lain, GP Ansor menggelar apel kesetiaan di Bali pula. Kegiatan GP Ansor di Bali ini mendapat penolakan dari Raja-raja Bali. (*)