Berita Jateng

Rakor di Semarang, Kemendagri Ingin Pastikan Kepala Daerah di Jateng Gerakkan Siskamling

Dirjen Bina Adwil Kemendagri gelar rakor kondusivitas wilayah di Jateng, memastikan kepala daerah di Jateng siap laksanakan siskamling.

Dok Ditjen Adwil
RAKOR - Rapat Koordinasi Kondusivitas Wilayah di Jawa Tengah dihadiri Dirjen Bina Adwil Kemendagri), Safrizal ZA, Gubernur Jawa Tengah, dan Seluruh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah (11/9/2025).  

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri), Safrizal ZA, beserta jajaran melakukan pemantauan kondusivitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah. 

Sejalan dengan hal itu turut digelar Rakor Kondusivitas Wilayah di Jawa Tengah yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah dan Seluruh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah (11/9/2025). 

"Kehadiran Tim Pemantau Kemendagri ke Jawa Tengah merupakan bagian dari Tim Pemantau serupa di provinsi-provinsi lain untuk memastikan kondusifitas kewilayahan di daerah sekaligus memastikan poin arahan Mendagri terlaksana, khususnya pengaktifan kembali Siskamling dan Pos Ronda di RT/RW untuk menjaga Trantibumlinmas" ujar Safrizal, dalam ketarangannya, Jumat (12/9/2015).

Baca juga: Ramai Isu Pemekaran Provinsi Jateng, Respons Gubernur Ahmad Luthfi Singgung Arahan Pusat

Baca juga: DPRD Jateng Temui Massa Aksi Aliansi Mahasiswa Semarang Raya, Asrar Janji Sampaikan Aspirasi

Dalam rakor tersebut, turut pula dibahas beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperkuat kondusifitas daerah, yakni adanya peningkatan kewaspadaan dini di aspek trantibumlinmas, penguatan peran Satpol PP dan Satlinmas dan kolaborasi berbasis masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat maupun karang taruna. 

"Sesuai SE Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, keberadaan Satlinmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan penyelenggaraan trantibumlinmas, sekaligus bersama-sama komponen masyarakat lainnya mengupayakan kondusifitas daerah. "

"Saya bersama tim akan cek sampai tingkat RT/RW, secara konkret dan faktual pelaksanaan arahan Mendagri. Saya sudah berkomunikasi dengan Walikota Semarang untuk menjadi sample titik awal pemantauan ini," sambung Safrizal. 

Kata dia, penyampaian pendapat di muka umum dijamin konstitusi dalam negara demokrasi, namun dalam pelaksanaanya harus tetap mengedepankan cara-cara yang beradab dan tidak mengganggu kepentingan umum. 

"Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan daerahanya, apalagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini trendnya positif dan berada diatas rata-rata nasional."

"Mari bersama jaga Jawa Tengah demi keberlangsungan iklim investasi yang positif sehingga mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Safrizal.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam Rakor menyampaikan bahwa Gubernur beserta 35 Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah siap menggerakkan partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dalam rangka menjaga Trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah. 

"Masyarakat di Jawa Tengah memiliki kearifan lokal dalam menjaga trantibumlinmas, melalui jogo tonggo kita bangun gotong royong dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah," ungkap Luthfi. (*)

Sumber: TribunMuria.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved