10 Poin Pidato Megawati di Rakernas PDIP, soal Pemerintahan Otoriter Populis hingga Status Ganjar

Masih bicara terkait kecurangan pada Pemilu 2024, Megawati turut menyinggung soal TNI-Polri yang dinilainya kembali terlibat dalam politik praktis.

“Masa TNI-Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu,” ujarnya.

Dia lantas menyebut bahwa penyalahgunaan institusi TNI-Polri untuk kepentingan politik melalui penghapusan Dwifungsi ABRI telah susah payah dilakukan pada era awal reformasi, yakni dengan keluarnya Tap MPR Nomor VI/MPR/2000.

3. Pemilu 2024 paling buruk

Oleh karenanya, Megawati menyebut bahwa Pemilu 2024 adalah kontestasi politik yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut juga kerap disampaikan oleh para akademisi, tokoh Masyarakat sipil, hingga budayawan.

“Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan,” ujar Megawati.

Dia mengatakan, hal-hal tersebut dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral.

Menurut Megawati, intimidasi hukum juga terjadi atas nama kekuasaan.

Selain itu, dia mengatakan, persoalan kecurangan pemilu juga disorot sejumlah hakim MK dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) melalui dissenting opinion atau pendapat berbeda Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih. 

4. Kepemimpinan otoriter populis

Lebih lanjut, Megawati juga menyinggung bahwa telah terjadi anomali demokrasi yang melahirkan watak kepemimpin authoritarian populism atau otoriter populis.

“Terjadi anomali demokrasi secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi seorang pemikir kebhinekaan yang disegani."

"Sosok cendikiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism,” ujarnya.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa karakter dari kepemimpinan tersebut adalah menjadikan hukum sebagai pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi padahal hanya prosedural.