10 Poin Pidato Megawati di Rakernas PDIP, soal Pemerintahan Otoriter Populis hingga Status Ganjar

10 poin pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rakernas ke-5 PDIP. Singgung pemerintahan otoriter populis, TNI-Polri berpolitik praktis, hingga status Ganjar Pranowo.

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Berikut 10 poin pidato politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, pada pembukaan kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP, Jumat (24/5/2024).

Megawati kembali menyinggung pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, yang dinilainya penuh kecurangan.

Selain itu, Megawati menyinggung pemerintahan yang otoriter populis, serta status Ganjar Pranowo di PDIP.

Baca juga: Sejarah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Diketik Sayuti Melik Pakai Mesin Tik Perwira Nazi

Baca juga: Istana Membantah, tapi Sultan HB X Akui Jokowi Minta Dijembatani Bertemu dengan Megawati

Putri proklamator kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Soekarno, itu juga menyoroti banyak sejumlah hal lain dalam pidato politiknya.

Mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) dan Penyiaran sampai perebutan jatah menteri.

Berikut poin-poin penting yang disoroti Megawati dalam pidato politiknya di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat.

1. Kecurangan pemilu TSM

Megawati menyebut, telah terjadi badai anomali karena kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024.

“Kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab berhasil loh. Loh iya loh."

"Loh kok sekarang, pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa, gitu. Kurang apa loh,” ucap dia.

Pasalnya, menurut dia, banyak pihak diam ketika sejumlah ahli hukum hingga masyarakat sipil menyuarakan soal kecurangan pilpres.

Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga diam terkait hal tersebut. Lebih lanjut, Megawati mengatakan bahwa nilai reformasi di Tanah Air sudah mulai hilang.

“Kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi, untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap,” katanya.

2. TNI-Polri politik praktis