Study Tour Kembali Jadi Kontroversi, Jateng Sudah Keluarkan Larangan Sejak Era Gubernur Ganjar

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) ini menuturkan, temuan di lapangan menunjukan bahwa study tour atau agenda sekolah yang lakukan di luar sekolah termasuk wisuda yang sifatnya memungut dana dari orang tua tidak memiliki hubungannya dengan peningkatan pendidikan.

"Itu kegiatan akal-akalan sekolah dan komite sekolah, yang kemudian dikait-kaitkan dengan kegiatan sekolah."

"Kenapa harus keluar sekolah, harus keluarkan dana, orang tua sampai berutang. Jadi sebenarnya wisuda, study tour itu tidak ada hubungannya sama pendidikan, sama pembelajaran," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (12/5/2024).

Menurut dia, banyak orang tua mengaku keberatan dengan dana kegiatan di luar sekolah misalkan study tour atau wisuda.

"Kemudian ada hal-hal yang tidak disangka kita ucapkan belasungkawa, tapi tolong dinas pendidikan melarang kegiatan yang tidak ada faedahnya itu," tegas dia.

Ubaid menyebut, study atau wisuda bukan kegiatan wajib sekolah yang berhubungan dengan kurikulum sekolah.

"Ini hanya program foya-foya dan tidak ada manfaatnya. Harus ada edaran dari Kemendikbud Ristek ke kepala dinas lalu ke sekolah agar melarang kegiata wisuda study tour yang memaksa dan mewajibkan itu," jelas Ubaid.

Setelah ada kebijakan tersebut diharapkan ada pengawasan ketat itu ke sekolah-sekolah.

Menparekraf tak setuju study tour dihapus

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menilai permintaan menghapus study tour perlu dikaji lebih dalam.

Sandiaga mengatakan, kajian menghapus study tour memerlukan kajian yang lebih komprehensif.

Adapun permintaan menghapus study tour imbas dari kecelakaan bus pariwisata di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang.

"Ini perlu kajian yang lebih mendalam. Kalau untuk mengurangi saja, tanpa ada landasan data yang jelas, tentunya mungkin ini keputusan yang perlu kita dalami, dan pelajari lebih komprehensif," katanya ketika ditemui di kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Meski demikian, jika peraturan mengenai study tour ini diperketat, ia setuju akan hal itu.

"Kalau memperketat dan melarang study tour yang menunjuk bus tanpa melakukan pengecekan, saya sepakat."