Pakar Hukum Tata Negara Dukung Hak Angket DPR 'Kuliti' Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Dukungan terhadap rencana pengguliran hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 kian bertambah.

Wacana hak angket digulirkan calon presiden (capers) nomor urut 03, Ganjar Pranowo, berserta partai koalisi pendukung, serta disambut baik oleh koalisi pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Anies-Muhaimin.

Kiwari, pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, turut menyambut baik wacana hak angket.

Baca juga: Nasdem Sambut Baik Hak Angket DPR untuk Selidiki Kecurangan Pemilu 2024: Kami Tunggu Langkah PDIP

Baca juga: Habiburokhman Ungkap Kekhawatiran Gerindra Soal Deligitimasi Putusan MK dan Hak Angket DPR

Pakar hukum tata negara yang karib disapa Uceng itu menilai, hak angket DPR bakal jadi bukti bangkitnya partai politik oposisi.

Adapun hal itu dikatakan Uceng dalam diskusi daring bertajuk 'Kondisi Demokrasi Hari Ini', Jumat (23/2/2024).

"Sekarang oposisi yang hidup ini jadi menarik. Persoalannya adalah seberapa tahan para politisi dengan posisi seperti itu," kata Zainal.

Menurutnya karena sering sekali politisi membayangkan demokrasi sebatas rotasi elite semata.

"Jadi kalau mereka tidak punya kekuasaan mereka akan susah. Dan itu sebabnya mereka buru-buru bergabung kekuasaan."

"Kalau itu terjadi saya kira menjadi sesuatu hal yang berbahaya," sambungnya.

Atas hal itu ia menilai, hak angket DPR yang saat ini tengah berupa digulirkan. Itu akan menjadi bukti bangkitnya partai politik oposisi.

"Menurut saya salah satu ujinya adalah angket," tegasnya.

Zainal menegaskan angket itu upaya menagih janji presiden untuk menjalankan pemerintahan secara baik.

"Di ujungnya angket adalah rekomendasi kepada presiden," tegasnya.

Diketahui capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. 

Hak angket DPR sendiri bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah.