Penanganan Bencana Banjir Demak Amburadul, Banyak Korban Terlantar, Agustinus: Pemerintah Gagal!

Pemerintah gagal menangani bencana banjir di Demak, banyak korban terlantar. Kebijakan penanganan bencana dikaitkan kepentingan politik.

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - "Uring-uringan" mungkin kalimat tersebut tepat untuk menggambarkan suara hati Agustinus Tedja Bawana, Ketum Jaringan Kemanusiaan Jatim Program Monitoring Disaster Impact (MDI) saat terjun membantu korban bencana banjir di Kabupaten Demak.

Sebagai masyarakat peduli di jaringan kemanusiaan yang fokus pada program MDI, Agustinus secara tegas menyatakan pemerintah gagal dalam merespon penanganan banjir di Kabupaten Demak.

Menurutnya bencana banjir di Kabupaten menyisakan banyak hal yang perlu diperhatikan secara serius.

"Semua amburadul, bahkan posko BPBD didirikan H+7 pasca kejadian."

"Selama beberapa hari korban tidak tertangani, UU dan SOP kebencanaan seperti tidak dijalankan, hal itu sangat memalukan," ucap Agustinus melalui sambungan telepon, Sabtu (17/2/2024).

Ia mengaku sangat kecewa dengan penanganan dan respon instansi terkait dalam situasi kegawatdaruratan.

Bahkan Agustinus mengatakan, entah apa yang dipikirkan kepala BPBD lokal dan Provinsi sampai dengan kapala BNPB, yang konon sudah melakukan tinjauan dampak dan situasi dari banjir tersebut. 

Agustinus juga menerangkan situasi terkini di lokasi bencana, di mana pengungsi dibiarkan seperti tanpa ada pandu.

Bahkan sampai air bersih pun tidak lagi menjadi hal utama dalam upaya melindungi dan membantu korban terdampak. 

"Baru seperti ini sudah memunculkan kegagalan dalam penanganan yang semestinya dilakukan secara cepat dengan memperhatikan kondisi korban banjir," tegasnya.

Dilanjutkannya sampai saat ini, ternyata kinerja kebanggaan struktural dalam menyuarakan Indonesia Tangguh tak terbukti.

Menurutnya Kelurahan Tangguh hingga managemen respon dalam penanganan bencana hanya sebuah jargon. 

"Apa karena adanya pelaksanaaan pemilu, hingga korban banjir terlantar dan tidak termanusiakan," jelasnya.

Agustinus menyebut, apa yang ia saksikan dalam hal penanganan kebencanaan di Kabupaten Demak sangat memalukan dan menjadi contoh kegagalan sistem respon yang harus dievaluasi. 

Menurutnya bukan perkara sertifikası tangguh bencana pada potensi bencana, namun aktualisasi pemahaman respon bencana yang tertata dan dinamis harus di kedepankan. 

"Saya melihat kegagalan Pusdiklat BNPB dalam memunculkan tenaga tenaga yang memahami dan responsif."

"Saya juga langsung mengkoreksi mereka yang suka bicara management bencana."

"Sebenarnya ke mana saja mereka," kata Agustinus secara menggebu-gebu.

Ditambahkannya kebijakan dan regulasi Kepala BNPB seharusnya terintegrasi secara baik dalam hal penanganan bencana di Kabupaten Demak.

Namun fakta di lapangan, kebijakan tersebut seolah diintervensi. Hal tersebut membuat penanganan bencana limbung dan korban bencana terlantar.

"Saya suarakan hal ini agar dilakukan evaluasi besar, baik untuk BNPB hingga instansi di bawahnya."

"Harusnya penanganan kebencanaan jadi hal utama bukan dikaitkan dengan politik," tambahnya. (*)