Klarifikasi Unpad Ihwal Seleksi Perades Kudus, LBH GP Ansor Kudus: Tak Jelas dan Bertele-tele

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Kudus, Saiful Anas menyebut, Universitas Padjadjaran (Unpad) tidak memberikan jawaban yang jelas atas kiriman surat aduan peserta seleksi pengisian perangkat desa (Perades).

Menurut dia, kliennya dari para peserta seleksi yang menyampaikan aduan berharap ada penjelasan gamblang atas permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya ujian CAT.

Seperti tidak adanya layanan nilai secara real time, sebagian peserta nilai berubah-ubah, hingga nama peserta muncul dalam dua lokasi tes.

Atas sejumlah aduan yang ada, lanjut dia, LBH GP Ansor mengirimkan surat kepada Unpad agar menjawab aduan-aduan dari peserta.

"Kami sesalkan begini, seharusnya ada itikad baik dari Unpad terkait penjelasan mengakui kesalahan mereka."

"Tapi balasan surat dari Unpad kepada klien kami itu sangat bertele-tele."

"Baru mengakui bahwa mereka tidak bisa real time saat klarifikasi ini, dengan alasan ada tes psikologi atau materi khusus yang nilainya tidak bisa dimunculkan saat itu juga," terangnya usai mengikuti klarifikasi Unpad di kantor DPRD Kudus, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Unpad Gelar Tes Ulang Seleksi Perades Rejosari di SMPN 1 Kudus, Bagaimana Nasib Desa Lainnya?

Baca juga: Ihwal Keabsahan Seleski Perades Kudus, Unpad: Kalau Mau Pengujian Digital Forensik, Silakan

Baca juga: DPRD Kudus Panggil Unpad Terkait Seleksi Perades, Unpad Akui Wanprestasi Soal Real Time

Dia menyebut, prosedur CAT Unpad yang dijelaskan berbeda dengan CAT yang dilakukan perguruan tinggi lainnya. Utamanya dalam mengartikan real time nilai peserta ujian.

Pihaknya berharap, Unpad bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada, supaya tidak berlarut-larut.

"Ada keinginan untuk musyawarah mufakat. Harapan kami mewakili klien, tidak usah memakai Unpad, karena sudah jelas wanprestasi."

"Permintaan dari peserta, saya yakin semua sepakat tes ulang, tidak memakai Unpad. Kita melihat perkembangan selanjutnya," ujarnya.

Perwakilan dari Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Unpad, Ramadhan Pancasilawan menjelaskan, atas permasalahan yang ada bakal dilakukan musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

Dia menegaskan, keterlambatan hasil nilai ujian karena suatu faktor.

Di mana sistem harus mengkalkulasi nilai materi psikologi dengan soal jenis lain secara keseluruhan.

Sehingga pihaknya membutuhkan waktu untuk memunculkan nilai secara menyeluruh.

"Kami siap jika dilakukan digital forensik," tuturnya. (sam)