Unpad Gelar Tes Ulang Seleksi Perades Rejosari di SMPN 1 Kudus, Bagaimana Nasib Desa Lainnya?

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Pihak Universitas Padjajaran (Unpad) akan menyelenggarakan tes ulang untuk formasi sekretaris desa (Sekdes) Rejosari, Kecamatan Dawe, Kudus pada Selasa 21 Februari 2023 di SMPN 1 Kudus.

Tes yang akan berlangsung pukul 09.00 itu akan diselenggarakan oleh Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Baca juga: Unpad Harus Bertanggungjawab Carut-marut Tes Perades Kudus, Skor Sudah Keluar Kok Alasan nge-Lag?

Baca juga: Menilik Ruwetnya Seleksi Perades di Kudus: Server Ngelag, Kades Sebut Data Semrawut dan Cacat Hukum

Baca juga: Reaksi Bupati Hartopo Ihwal Selesi Perades Kudus: Kalau Memang Perlu Diulang, Monggo Saja

"Rencana di SMPN 1 Kudus tanggal 21 tes ulang karena nilainya sama," ujar Camat Dawe, Famny Dwi Arfana.

Peserta yang nilainya sama itu atas nama Ilham Purwacaraka dan Ridwan Ferdiyanto.

Keduanya melamar formasi sekretaris desa.

Kata Famny, kesamaan nilai itu dinyatakan dari hasil skor yang terakhir keluar.

"Karena masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga, maka penyelenggara tes ulang tetap mereka," kata dia.

Di sisi lain, sanggahan atas hasil tes yang berlangsung pada 14 Februari 2023 terus mengalir sampai hari ini.

Ketua panitia pengisian perangkat Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Muhammad Mawahib, mengatakan, hari ini Senin 20 Februari 2023 merupakan hari terakhir para peserta melayangkan sanggahan kepada panitia untuk kemudian disampaikan pihak Unpad.

"Sampai hari ini sanggahan peserta dari Kesambi ada 33 peserta yang menyanggah," kata Mawahib.

Pada Jumat kemarin, sudah ada 29 peserta yang melakukan sanggahan.

Kemudian pada hari ini ada tambahan 4 peserta yang melakukan sanggahan.

"Kalau yang sanggahan kemarin Jumat sudah kami sampaikan pihak Unpad pada hari Sabtu."

"Ini ada tambahan lagi kami tunggu sampai malam ini, besok pagi baru kami sampaikan sanggahan ke Unpad," kata Mawahib.

Semua sanggahan yang dilayangkan oleh peserta berkaitan dengan penyelenggaraan tes oleh pihak Unpad.

Misalnya sanggahan atas skor yang tidak muncul real time.

Kemudian ada peserta yang skor pertama keluar mendapat skor tertinggi kemudian disusul skor berikutnya menjadi jeblok.

"Semua sanggahan berkaitan berkaitan dengan pelaksanaan tes, bukan teknis kepanitiaan," kata Mawahib.

Mawahib melanjutkan, saat ini pihaknya masih menunggu jawaban atas klarifikasi yang pihaknya minta.

"Kalau kami sudah komunikasi dengan Unpad, katanya mereka menunghu register dari fakultas," kata Mawahib.

Kemudian, lanjut Mawahib, pada Selasa 21 Februari 2023 akan berlabgsubg tes ulang untuk peserta yang nilainya sama.

Kesempatan itu rencananya akan dimanfaatkan untuk bertemu dengan pihak Unpad.

Unpad angkat bicara

Pihak Unpad (Universitas Padjajaran) pun angkat bicara terkait polemik perubahan skor tes seleksi perangkat desa di Kudus.

Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi mengawali penjelasannya dengan informasi proses seleksi pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah merupakan program kerjasama yang dilakukan pada tingkat fakultas. Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP).

Kerjasama tersebut, lanjut Dandi Supriadi, dilakukan murni tanpa ada maksud rekayasa atau manipulasi data yang menguntungkan atau merugikan pihak manapun.

Dandi Supriadi memastikan tidak ada upaya kecurangan atas proses penilaian seleksi perangkat desa di Kudus.

"Sebenarnya saya tidak terlalu tahu detail permasalahannya, karena itu program kerjasama yang dilakukan tingkat fakultas."

"Jadi mungkin saya enggak bisa banyak kasih info, selain bahwa kerjasama ini setahu saya dilakukan murni tanpa ada maksud rekayasa atau manipulasi data yang menguntungkan atau merugikan pihak manapun," terangnya melalui pesan singkat, Jumat (17/2/2023) kemarin.

Dandi Supriadi menegaskan, saat ini tim penyelenggara dari pihak fakultas sedang mendiskusikan terkait bagaimana meluruskan hal tersebut.

Supaya apa yang terjadi di Kabupaten Kudus bisa segera mendapatkan kejelasan.

"Saat ini tim penyelenggara dari pihak fakultas sedang mendiskusikan bagaimana untuk meluruskan hal ini. Insya Allah nanti kalau sudah ada kabar siapa yang bisa memberi pernyataan, kami sampaikan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, seleksi pengisian perangkat desa (Perades) di Kabupaten Kudus menyisakan sejumlah persoalan.

Sejumlah peserta mengadu kepada penyelenggara tingkat desa, lembaga bantuan hukum (LBH), hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lantaran merasa dirugikan oleh pihak ketiga yaitu perguruan tinggi sebagai fasilitator tes seleksi.

Sejumlah peserta mengeluhkan adanya dugaan kejanggalan atas proses pelaksanaan tes dengan metode Computer Assisted Test (CAT) yang difasilitasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Jawa Barat.

Unpad harus tanggung jawab

Tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kudus diduga terjadi kecurangan.

Hal ini karena skor peserta seleksi perangkat desa mengalami perubahan.

Para bakal calon perangkat desa itu mengikuti tes yang diselenggarakan lewat CAT.

Menanggapi kejadian tersebut, ahli digital forensik Solichul Huda mengatakan pihak panitia penyelenggara tes harus bertanggungjawab.

Pasalnya, tambah Solichul Hudam dalam UU ITE tahun 2008 dijelaskan panitia penyelenggara harus bertanggungjawab atas terjadinya perubahan skor.

"Panitia juga harus bertanggung jawab atas terjadinya perubahan skor dan semua keganjilan selama seleksi berlangsung," kata Solichul Huda kepada tribunmuria.com, Jumat (17/2/2023).

Solichul Huda menambahkan, pertanggungjawaban itu berupa penjelasan kepada masyarakat terutama peserta tes yang merasa dirugikan.

Termasuk juga kepada masyarakat Kudus yang paham IT.

Menurut Solichul Huda, aplikasi seleksi perangkat desa sebetulnya banyak disediakan perusahaan atau perguruan tinggi.

Nah, atas dasar itu, pihak penyelenggara harus bisa menjelaskan secara teknis mengapa penurunan skor terjadi.

Solichul Huda berujar masyarakat akan sulit menerima alasan bahwa kejadian mundurnya pengumuman dan berubahnya skor peserta akibat jaringan komputer nge-lag.

“Seandainya nge-lag yang terjadi, pasti kondisinya sesuai dengan kapan waktu komputer nge-lag, contoh nge-lag terjadi pas ujian berlangsung, maka soal hilang, dan ujian harus diulang,” ucap doktor lulusan Ilmu Komputer ITS itu.

Lebih lanjut, Solichul Huda mengatakan jika nge-lag terjadi saat perangkingan skor, tinggal jaringan direboot hidupkan lagi dan dibatasi penggunaanya, tunggu 10 menit, skor keluar lagi dan pasti skor tidak berubah.

“Sulit diterima alasannya jika perubahan skor karena komputer nge-lag dimana skor sudah sempat keluar," jelasnya.

Ihwal dugaan manipulasi, Solichul Huda menerangkan hal itu butuh uji forensik terhadap aplikasi dan database aplikasi untuk membuktikan ada atau tidaknya manipulasi.

Menurutnya, proses digital forensik tidak membutuhkan waktu lama.

Hanya butuh waktu 1 hari untuk menguji validasi penyebab utama perubahan skor dan menganalisa aplikasi ada atau tidaknya manipulasi.

Huda mengaku prihatin atas kejadian yang terjadi di Kota Kretek.

Solichul Huda mengungkapkan akan bersedia membantu menyelesaikan kasus tersebut dari sisi IT.

"Kalau masyarakat mempercayai saya dan saya bantu secara cuma-cuma," tandasnya. (goz)