Pengurukan Jalur Pantura Bikin Bupati Kudus Berang: Sekda Jadi Mandor Buat Konten, Tidak Pantas!

Kehadiran Sekda Kudus Samani Intakoris di lokasi pengurukan jalan berlubang di jalur pantura Kudus, bikin Bupati Hartopo berang. Mengapa?

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo menyayangkan aksi Sekda Kudus Samani Intakoris yang dinilai menjadi mandor dalam pengurukan jalan berlubang di ruas Jalur Pantura tepatnya di Dukuh Tanggulangin, Kecamatan Jati.

Kehadiran Sekda Kudus Samani Intakoris dalam proses pengurukan jalan berlubang di jalur pantura tersebut, menurut Bupati Hartopo tidaklah tepat.

Sebab, saat itu harusnya Sekda Kudus hadir dalam rapat penanganan bencana.

Baca juga: Banjir Sisakan Lubang Menganga di Jalur Pantura Kudus, 4 Truk Terguling, Kini Diuruk Sementara

Baca juga: Reaksi Sekda Kudus Samani saat Didesak Mundur, Salami dan Foto Bareng Demonstran: Enjoy Saja

Baca juga: Jadi Plh Bupati Kudus Selama Hartopo Umrah, Samani: Saya Tetap Koordinasi Jalannya Pemerintahan

“Sekarang malah buat konten, malah jadi mandornya di terminal sana menguruk (jalan) di sana."

"Malah jadi lelucon. Ini tidak pantas,” kata Hartopo dalam konferensi pers di Pendopo Kudus, Senin (9/1/2023).

Bupati nilai Samani abaikan perintah pimpinan

Harusnya, kata Hartopo, Sam’ani hadir dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kudus bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun Samani Intakoris tidak hadir, dan Hartopo menyayangkan hal tersebut.

“Saya sesalkan (ketidakhadiran Sekda) karena Sekda Kepala OPD di sini, Kepala BPBD malah."

"Jadi terkait langsung sering kami undang tapi tidak hadir, artinya lebih mengabaikan perintah pimpinan,” katanya.

Hartopo menambahkan, sebagai pimpinan dia tidak pernah membebani Sekda kecuali hanya sebagai koordinator.

“Kami membebani sebagai koordinator saja. Sekda itu tempatnya di sini (di kantor)."

"Kalau izin keluar, sudah kami perintahkan, sudah kami buat form, justru yang saya suruh buat edaran adalah Pak Sekda kalau keluar dari kantor harus ada izin lewat form,” kata Hartopo.

Menurut Hartopo, Sekda sering tidak hadir saat rapat. Misalnya saat ini, kata Hartopo, Sekda malah keluar kantor tanpa izin.

“Ini harapan kami, ini bukan untuk pencitraan, ini kerja riil urusan masalah bencana banyak saudara yang terdampak, mengakibatkan kerugiaan materiil bagaimana pemerintah punya tanggung jawab besar terhadap ini."

"Bukan untuk pencitraan kerja ini. Tapi kerja ini kerja riil yang memang harus benar-benar kerja nyata dan ada hasilnya."

"Kalau hanya jadi mandor caranya kayak gitu semua orang bisa."

"Jadi mandor orang nambal jalan ditunggui, buat apa. Tanpa diarahkan sudah bisa, sudah mampu,” kata Hartopo.

Mengenai hal tersebut, Hartopo bakal memberikan peringatan pada Sekda Kudus.

“Ya, nanti akan kami peringatkan (Sekda),” katanya.

Kemudian untuk penanganan jalan berlubang akibat genangan banjir dan tingginya curah hujan, kata Hartopo, pihaknya akan koordinasi dengan pemerintah level di atasnya sembari menimbang kekuatan keuangan daerah.

Sebelumnya, kata dia, pihaknya menyediakan alokasi anggaran untuk perawatan jalan senilai Rp8 miliar.

“Kami sendiri kurang mampu kalau (perbaikan jalan) spontan."

"Kalau pemeliharaan kami sudah jalan selagi tidak hujan mulai kami perbaiki (jalan yang berlubang),” kata dia.

Sekda Kudus rela urunan demi uruk jalur pantura

Ruas jalur Pantura tepatnya di Dukuh Tanggulangin, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus masih terendam banjir.

Beberapa titik jalan belakangan malah berlubang karena gerusan air banjir.

Selain di situ, jalan berlubang akibat gerusan air banjir juga terjadi di Lingkar Kencing dan Jalan Boulevard dari perempatan Hotel Griptha menuju jalan lingkar.

Akibat lubang-lubang itu tercatat sudah empat kali truk terguling, sebab saat melintas jalan tergenang banjir dan lubang tidak terlihat.

Menanggapi adanya lubang tersebut TNI-Polri, dan sejumlah elemen masyarakat termasuk Sekda Kudus Sam’ani Intakoris menguruk lubang menggunakan material lapis pondasi agregat dicampur semen.

Ada tiga truk masing-masing kapasitas 8 kubik berisi material uruk yang digunakan untuk menutup lubang di jalan.

Kanit Turjawali Polres Kudus, Ipda M Zubaidi, mengatakan, lubang di tiga titik tersebut terjadi akibat gerusan air banjir yang menggenang sepekan lebih.

"Sehingga aspal tergenang air dan terjadi kerusakan," kata Zubaidi.

Pengurukan sementara itu, kata Zubaidi, dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan setelah ada empat tragedi kecelakaan.

Semula untuk menghindari terjadinya kecelakaan di ruas Jalur Pantura di Tanggulangin, petugas kepolisian memberlakukan lawan arus lalu lintas yang dari arah Kudus menuju Demak melewati jembatan baru.

Jalur Kudus-Demak yang semestinya ditutup menggunakan water barrier dan ban.

Menurut Sam’ani, pengurukan menggunakan material menggunakan lapis pondasi agregat hanya untuk sementara.

Setelahnya bisa dilanjut oleh yang berwenang.

“Ini kami bersama-sama TNI-Polri kita iuran bareng, untuk penanganan sementara,” kata Sam’ani.

Komisi C DPRD sorot kondisi jalan pascabanjir

Sebelumnya, Kondisi jalan yang berlubang pasca terdampak banjir di wilayah Kabupaten Kudus menjadi perhatian bagi Komisi C DPRD setempat. 

Karenanya, kondisi jalan berlubang sudah menyebabkan beberapa kecelakaan, sehingga harus ditangani segera mungkin agar tidak menimbulkan korban jiwa.

Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rokhim Sutopo mengatakan, bencana banjir dan hujan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah jalan berlubang, bahkan sebagian rusak.

Kondisi tersebut, menurut dia, harus segera diperbaiki, minimal dilakukan penambalan sementara.

Rokhim menyebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) harus sigap menangani sejumlah persoalan jalan, guna menambah rasa aman dan nyaman bagi pengendara. 

"Sebagian jalan yang berlubang sudah diperbaiki, namun masih banyak juga yang perlu penanganan, agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan," terangnya, Minggu (8/1/2023).

Menurut Rokhim, perbaikan jalan berlubang dampak bencana banjir bisa dianggarkan dari dana pemeliharaan jalan tahun anggaran 2023.

Baik berupa jalan kabupaten, provinsi, maupun jalan nasional.

Hanya saja, penggunaan anggaran untuk jalan provinsi dan jalan nasional membutuhkan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, supaya bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Pihaknya meminta kepada PUPR Kudus untuk senantiasa merawat jalan dari gangguan kerusakan.

Dengan itu, infrastruktur jalan di wilayah Kota Kretek tetap terjaga dengan baik, agar tidak menimbulkan problematika yang serius pasca cuaca ekstrem melanda.

Rokhim menyebut, pemerintah daerah memiliki dana sekitar Rp 10 miliar untuk merawat jalan.

Pihaknya bakal melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait tentang perbaikan jalan hingga permasalahan irigasi. 

"Ini semua sebagai upaya untuk pengguna jalan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat."

"Perlu kerja keras memang agar infrastruktur jalan di Kabupaten Kudus dalam kondisi baik," tegasnya. (*)