Polemik Rencana Pendirian Pabrik HWI di Trangkil Pati, Warga Sebut Mafia Tanah Sudah Bermain

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Sekelompok warga dari Kecamatan Trangkil yang mengatasnamakan diri Aliansi Petani dan Pemuda Peduli Lingkungan kembali mendatangi Gedung DPRD Pati, Selasa (22/3/2022).

Kedatangan mereka masih terkait dengan kunjungan mereka sebelumnya pada Kamis (17/2/2022) lalu, yakni beraudiensi tentang wacana pendirian pabrik di wilayah Kecamatan Trangkil.

Sebelumnya, isu yang beredar di kalangan warga adalah akan ada pendirian pabrik sepatu yang mencakup wilayah empat desa di Kecamatan Trangkil, yakni Desa Pasucen, Mojoagung, Tegalharjo, dan Ketanen. 

Namun, dalam forum audiensi termutakhir di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, terungkap bahwa ternyata yang direncanakan untuk dibangun ialah pabrik apparel dari PT Hwaseung Indonesia (HWI).

Baca juga: Warga Trangkil Datangi DPRD Pati, Tanya Kejelasan Pembangunan Pabrik Sepatu

Baca juga: Tertarik Buka Pabrik di Blora, Calon Investor Survei Kawasan Peruntukan Industri bareng DPUPR

Baca juga: Bupati Kudus Ancam Batalkan Investor Tiongkok Jika Enam Bulan Tidak Ada Tindak Lanjut

Seorang perwakilan warga, Abdul Majid, mempertanyakan rencana pendirian pabrik di wilayah Kecamatan Trangkil yang notabene lahannya masih produktif untuk pertanian.

Lebih jauh lagi, warga mempertanyakan luasnya lahan di Kecamatan Trangkil yang oleh pemerintah daerah dijadikan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam Perda terbaru mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurut Majid, berdasarkan data yang ia dapatkan, di wilayah Desa Pasucen, Mojoagung, Ketanen, dan Trangkil saja, jika ditotal ada sekira seribu hektare KPI.

"Kalau data ini benar, anak-anak cucu kami akan bertempat tinggal di mana? Padahal lahan itu produktif. Cocok ditanami dan hasilnya bisa dimanfaatkan terus menerus. Mengapa harus di wilayah kami. Bukan di Pati selatan, misalnya, yang tanahnya agak kurang subur," ujar dia.

Warga juga khawatir terhadap oknum-oknum cukong tanah yang “bermain” terkait wacana pendirian pabrik ini. 

Di antaranya ialah mempermainkan harga tanah terkait pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik. Bahkan juga melakukan intimidasi.

“Setelah adanya hal ini, petani-petani kami merasa ketakutan kalau ada intimidasi dan lain sebagainya."

"Setelah kami audiensi yang pertama dulu, ada petani kami yang takut oleh pihak yang punya kepentingan."

"Mengintimidasi (dengan kata-kata), ‘ini kenapa tanahnya mau dibeli kok tidak boleh padahal untuk menyerap tenaga kerja’,” kata Majid.

Seandainya pun ada warga yang merelakan tanahnya dijual untuk pabrik, dia berharap pihak perusahaan terbuka terkait tawaran harga.

Hal ini agar tidak ada oknum cukong atau mafia tanah yang ikut bermain.