Bupati Pati Sudewo Pasang Badan, Dukung Koperasi Desa Merah Putih meski Banyak Ditolak Kades

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Politikus Gerindra yang kini menjadi Bupati Pati Sudewo menyatakan 100 persen mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Sudewo menegaskan bakal membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Pati, lebih awal dibanding daerah lain.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Kopdes Merah Putih yang akan dibangun di 70.000 desa di seluruh Indonesia. 

"Dan Kabupaten Pati harus mengambil bagian penting dalam agenda ini."

"Kita akan membentuk lebih awal daripada yang lain. Siap ya!" ucap Bupati Pati Sudewo di hadapan para Kepala Desa (Kades) dan Lurah se-Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (7/3/2025). 

Pada kesempatan tersebut, Sudewo bahkan langsung melakukan panggilan video (video call) kepada Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, lewat telepon seluler pribadinya. 

Menkop lantas memberikan dukungan penuh terhadap program pendirian Kopdes Merah Putih di Kabupaten Pati. 

Sudewo menjelaskan, Kopdes Merah Putih ini menjadi program pemerintah pusat untuk semua desa. 

Tujuannya ialah untuk memperpendek rantai distribusi barang, menghilangkan tengkulak, serta mencegah warga terlibat pinjaman rentenir atau pinjaman daring (pinjaman online/pinjol).

"Tujuannya memperpendek rantai pendistribusian barang, utamanya logistik dari pemerintah, misalnya pupuk."

"Tidak perlu lagi harus melalui pihak ketiga, melainkan dari gudang pupuk langsung bisa ke koperasi di desa tersebut."

"Kemudian dari koperasi bisa langsung ke warga. Demikian halnya dengan gas elpiji dan sembako, nantinya juga ke koperasi," papar Sudewo sebagaimana rilis yang dikirim Prokompim Setda Kabupaten Pati. 

Sudewo menambahkan, Kopdes Merah Putih juga akan dibantu akses permodalannya dari bank milik negara. 

"Sehingga koperasi ini nantinya diharapkan tidak hanya membantu distribusi logistik pemerintah kepada warga, melainkan juga sebagai penggerak kegiatan perekonomian di desa," ucap dia. 

Menurut Sudewo, saat ini petunjuk teknisnya sedang disusun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan kementerian terkait lain.