Komisi VIII DPR Dorong Efisiensi Anggaran, Upaya Turunkan Ongkos Naik Haji 2025

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA - Ongkos naik haji tahun 2025 diupayakan turun. Hanya saja, berapa besaran nominal haji tahun depan belum dipastikan karena masih harus melalui berbagai tahapan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid saat kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji yang digelar di Rumah Joglo Aspirasi Margoyoso, Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Rabu (11/12/2024).

Hadir dalam kegiatan ini Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Muhammad Daud, mantan Kepala Kantor Kemenag Jepara M Habib dan puluhan peserta dari berbagai elemen di Kota Ukir.

Abdul Wachid mengatakan pihaknya berkomitmen terus mendorong perbaikan layanan haji, mulai dari urusan pesawat, katering, hotel dan berbagai hal lainnya. 

Perbaikan layanan itu diproyeksikan juga bisa menekan biaya haji. 

Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra itu mencontohkan tahun lalu, biaya haji Rp93 juta. Sedang nilai manfaat yang didapat dari BPKH sekitar Rp37 juta per jemaah haji.

Praktis, jika jemaah haji sudah menyetor Rp25 juta saat pendaftaran maka tinggal melakukan pelunasan sekitar Rp30 juta. 

Jika perbaikan layanan terus berjalan, pihaknya optimis juga ongkos haji pada tahun-tahun mendatang bisa lebih ringan.

"Satu sisi perbaikan layanan terus kita dorong. Sisi lainnya BPKH juga kita genjot untuk terus menaikkan keuntungan yang mereka peroleh dari pengelolaan dana haji."

"BPKH itu mengelola dana haji sekitar Rp164 triliun. Tiap tahun mereka dapat keuntungan Rp7 trilliun, itu yang digunakan untuk subsidi biaya haji."

"Tahun depan kita ingin bisa tembus Rp8 triliun agar nilai manfaat yang didapat jemaah haji juga bisa lebih besar," kata anggota DPR asal Jepara ini.

Untuk haji tahun 2025, kata Abdul Wachid pelaksanaan haji masih diurusi oleh Kementrian Agama dan Badan Haji yang diketuai Gus Irfan Yusuf.

Sedang untuk tahun 2026, urusan haji diproyeksikan sudah sepenuhnya dipegang Badan Haji.

Menurut Abdul Wachid, pada masa transisi ini, Komisi VIII ingin memastikan pelaksanaan haji berjalan transparan,  akuntabel serta pelayanannya lebih baik dari sebelumnya.

"Presiden Prabowo juga berulangkali mengingatkan agar jangan sampai ada korupsi. Tamu Alloh jangan dikorupsi. Makanya kita concern di situ, kalau celah-celah kebocoran itu bisa ditutup kita yakin biaya haji bisa turun lagi. Tapi berapa nominal haji tahun depan belum diputuskan," tandasnya.