Study Tour Kembali Jadi Kontroversi, Jateng Sudah Keluarkan Larangan Sejak Era Gubernur Ganjar

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Pelaksanaan study tour untuk para siswa kembali menjadi kontroversi pascakecelakaan maut yang menimpa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024) malam.

Sejumlah pihak menyuarakan, agar dinas terkait maupun kementrian pendidikan, melarang tegas sekolah mengadakan study tour.

Di Jawa Tengah (Jateng) misalnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, telah mengeluarkan larangan sekolah menyelenggarakan study tour.

Baca juga: Cerita Getir Mahesya Putra, Kerja Keras agar Bisa Ikut Study Tour SMK Lingga Kencana Berakhir Maut

Baca juga: SMA di Jawa Tengah Batal Study Tour Karena Tak Mendapat Izin, Ini Jawaban Kepala Dinas Pendidikan

Baca juga: Pengakuan Sopir Bus Rombongan Study Tour SMK Kecelakaan Maut di Subang, "Sengaja" Tabrak Feroza

Baca juga: Ini Identitas 11 Korban Tewas & 17 Luka Berat Kecelakaan Maut Bus Rombongan Study Tour SMK di Subang

Larangan tersebut dikeluarkan sejak era Ganjar Pranowo menjabat Gubernur Jawa Tengah pada periode kedua, tepatnya pada 2020.

“Sampai saat ini belum diizinkan (studi tour-red),” kata Kadisdikbud Jateng, Uswatun Hasanah,” Senin (13/5/2022).

Dijelaskannya, tidak ada aturan sekolah wajib menyelenggarkaan study tour.

Sekolah hanya boleh menggelar outing class dan praktek kerja lapangan (prakerin).

“Justru pertanyaannya apakah apakah ada dasar sekolah yang wajib menyelenggarakan study tour atau studi? Sekolah itu yang ada outing class sma, dan prakerin,” tegasnya.

Aturan melarang sekolah menggelar study tour ini telah berlaku sejak 2020 ketika penerapan program zero pungutan.

Uswatun Hasanah menambahkan, pihaknya Ikut prihatin dan turut berdukacita atas kejadian kecelakaan di Subang. 

Ia berharap semoga pihak sekolah bisa lebih bijak lagi menempatkan skala prioritas kegiatan di sekolah yang aman damai dan menyenangkan.

“Biarkan anak berwisata bersama keluarganya yang lebih bertanggung Jawab terhadap anaknya."

"Kembali pada tusi sekolah yaitu menjalankan kurikulum dengan baik,” ujarnya.

Kata pengamat pendidikan

Dilansir Tribunnews.com, Berkaca pada kasus kecelakaan bus pengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok, Pengamat pendidikan Ubaid Matraji mendorong agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengeluarkan kebijakan melarang sekolah menyelenggarakan kegiatan study tour.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) ini menuturkan, temuan di lapangan menunjukan bahwa study tour atau agenda sekolah yang lakukan di luar sekolah termasuk wisuda yang sifatnya memungut dana dari orang tua tidak memiliki hubungannya dengan peningkatan pendidikan.

"Itu kegiatan akal-akalan sekolah dan komite sekolah, yang kemudian dikait-kaitkan dengan kegiatan sekolah."

"Kenapa harus keluar sekolah, harus keluarkan dana, orang tua sampai berutang. Jadi sebenarnya wisuda, study tour itu tidak ada hubungannya sama pendidikan, sama pembelajaran," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (12/5/2024).

Menurut dia, banyak orang tua mengaku keberatan dengan dana kegiatan di luar sekolah misalkan study tour atau wisuda.

"Kemudian ada hal-hal yang tidak disangka kita ucapkan belasungkawa, tapi tolong dinas pendidikan melarang kegiatan yang tidak ada faedahnya itu," tegas dia.

Ubaid menyebut, study atau wisuda bukan kegiatan wajib sekolah yang berhubungan dengan kurikulum sekolah.

"Ini hanya program foya-foya dan tidak ada manfaatnya. Harus ada edaran dari Kemendikbud Ristek ke kepala dinas lalu ke sekolah agar melarang kegiata wisuda study tour yang memaksa dan mewajibkan itu," jelas Ubaid.

Setelah ada kebijakan tersebut diharapkan ada pengawasan ketat itu ke sekolah-sekolah.

Menparekraf tak setuju study tour dihapus

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menilai permintaan menghapus study tour perlu dikaji lebih dalam.

Sandiaga mengatakan, kajian menghapus study tour memerlukan kajian yang lebih komprehensif.

Adapun permintaan menghapus study tour imbas dari kecelakaan bus pariwisata di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang.

"Ini perlu kajian yang lebih mendalam. Kalau untuk mengurangi saja, tanpa ada landasan data yang jelas, tentunya mungkin ini keputusan yang perlu kita dalami, dan pelajari lebih komprehensif," katanya ketika ditemui di kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Meski demikian, jika peraturan mengenai study tour ini diperketat, ia setuju akan hal itu.

"Kalau memperketat dan melarang study tour yang menunjuk bus tanpa melakukan pengecekan, saya sepakat."

"Jadi kalau study tour-nya itu dilakukan, harus ada langkah-langkahnya," ujar Sandiaga.

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dalam kegiatan study tour, penyelenggara, guru-guru, hingga orang tua murid harus ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan aturan yang perlu diperketat adalah penunjukan kendaraan dan kelayakan supir yang mengemudi.

Peraturan yang telah ada itu harus diperketat lagi dari segi implementasi dan sanksinya.

Para operator bus yang masih mengoperasikan bus tidak laik serta tidak terdaftar dan teregistrasi, harus diberi sanksi.

"Untuk sertifikasi dan izin bagi pengemudi bus-bus pariwisata ini harus diperketat," tutur Sandiaga.

Terpisah, dalam tayangan televisi swasta, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Subang, Asep Setia Permana Asep yang berada di lokasi kejadian kecelakaan menyampaikan, kecelakaan bus dengan kendaraan lainnya terjadi sekitar pukul 18.00 WIB.

Dugaan awal dari peristiwa ini yaitu bus mengalami rem blong saat berada di jalanan turun.

Sopir bus kehilangan kendali dan akhirnya bus menaberak kendaraan lain dan terguling

"Bus akhirnya menabrak satu mobil pribadi dan beberapa motor, sebelum terguling," kata Asep.

Adapun data sementara 11 orang meninggal dunia dan 17 orang lainnya luka berat. (*)