Wapres Maruf Amin: Menteri Maju Pilpres Salah Gunakan Jabatan atau Fasilitas Negara Baiknya Mundur

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Pemerintah berpeluang evaluasi aturan bagi menteri yang mengikuti kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) setelah gelaran Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin. 

Dituturkan, jika aturan menteri tak perlu mundur saat menjadi capres-cawapres dirasa menimbulkan banyak kerugian atau pelanggaran, maka ke depan bisa saja menteri yang menjadi capres-cawapres diminta untuk mundur.

Misalnya, menteri yang bersangkutan justru menyalahgunakan jabatan dan kewenangnnya, serta memakai fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” kata Ma’ruf dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip Jumat (29/12/2023).

Ma’ruf memahami bahwa aturan yang ada saat ini menyebutkan bahwa menteri maju pilpres tak harus mundur, tetapi wajib cuti saat kampanye.

Menurut Ma’ruf, ada dua hal penting yang harus diperhatikan kaitannya dengan menteri maju pilpres.

Pertama, apakah menteri tersebut tetap bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan berjalan.

Kedua, apakah ada indikasi menteri itu menyalahgunakan jabatan atau terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran, ia menyarankan supaya aturan terkait ini direvisi.

“Supaya tidak ada pelanggaran ke mana-mana, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.

Ma’ruf tak menampik bahwa gelaran Pilpres 2024 menyebabkan konsentrasi kerja jajaran Kabinet Indonesia Maju berkurang.

Sebab, ada menteri yang maju sebagai capres dan cawapres, ada pula yang menjadi bagian dari tim sukses (timses).

Meski begitu, Ma’ruf bilang, situasi ini belum tentu mengganggu kinerja kabinet.

Katanya, sejauh ini rapat kabinet berjalan dengan normal.