Gibran Safari ke Temanggung Serap Aspirasi Persoalan Tembakau, Begini Respon APTI

TRIBUNMURIA.COM, TEMANGGUNG – Gibran Rakabuming Raka menggelar safari politik ke Desa Gondangwinangun, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung pada Minggu (29/10/3023) kemarin.

Dalam kunjungannya itu, Gibran menyerap aspirasi dari kalangan petani tembakau, terkait rendahnya harga tembakau kering dan pembatasan pupuk bersubsidi.

Safari politik Gibran mendapat respon dari Asosiasi Petani Temabakau Indonesia (APTI).

Ketua Umum APTI, Agus Parmuji meminta agar bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), itu mempelajari dulu seluk beluk pertembakauan sebelum terjun ke lapangan untuk mencarikan solusi bagi para petani.

“Kalau Mas Gibran bicara masalah tembakau, apalagi jika berjanji akan mencarikan solusi bagi para petani, kami anggap itu kurang pas."

"Harusnya belajar dulu dari Presiden Jokowi yang telah terlebih dahulu paham problematika pertembakauan,” ujarnya di Temanggung, Selasa (31/10/2023).

Agus menilai, kondisi riil pertembakauan nasional di tingkat petani sejauh ini masih belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan, khususnya di dua periode masa pemerintahan presiden Joko Widodo.

Sebaliknya, para petani tembakau justru merasa selama 9 tahun terakhir kebijakan pemerintah tidak pro terhadap kalangan petani.

Bahkan cenderung ingin menyingkirkan atau mematikan budidaya tembakau secara pelan-pelan.

Baik itu melalui regulasi yang sudah ada, maupun yang saat ini telah direncanakan.

“Kami justru merasa selama sembilan tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Jokowi belum ada kebijakan yang menyejukkan."

"Artinya merawat, melestarikan, dan melindungi budidaya tanaman tembakau itu sendiri,” ujarnya.

Dijelaskan, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung aspirasi petani tembakau nasional antara lain adalah adanya kebijakan kenaikan cukai rokok setiap tahun yang berimbas pada melemahnya pembelian tembakau lokal.

Lalu, masih longgarnya keran impor, termasuk belum adanya perlindungan atas tata niaga tembakau nasional guna menangkal gempuran tembakau impor dari luar negeri.

Agus mengungkapkan, pemerintah saat ini seharusnya paham masalah yang mendera para petani tembakau.

Pasalnya, beberapa kali mereka telah melakukan audiensi serta pertemuan-pertemuan dengan presiden Jokowi untuk melayangkan aspirasi.

Tujuannya adalah mencari solusi atas beragam masalah klasik di tingkat petani.

“Sekitar lima kali kami (perwakilan APTI) bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan klasik yang selama ini dihadapi petani tembakau."

"Di situ pula, presiden mengakui hebatnya kekuatan ekonomi tembakau di 15 provinsi sentra."

"Beliau juga berjanji akan memberikan solusi berupa kebijakan yang berpihak, untuk melindungi pertembakauan nasional yang menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan. Tapi sampai detik ini, semua belum terealisasi,” cecarnya.

Terlebih, pada tahun 2020 lalu, presiden menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 yang dianggap cukup menyakitkan petani karena tak ada satupun yang melindungi keanekaragaman budidaya tembakau di tingkat petani.

Justru muatannya adalah kenaikan cukai rokok setiap tahun, hingga diversifikasi tanaman jadi yang sulit diterapkan oleh wilayah sentra pertembakauan nasional.

“Kami hanya berharap tidak ada kenaikan cukai rokok yang siginifikan, hentikan keran impor, dan program kementerian yang pro petani,” lanjutnya.

Atas berbagai alasan tersebut, pihak APTI meminta agar tidak ada satupun pihak, termasuk Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan janji-janji manis terkait solusi masalah pertembakauan nasional kepada kalangan petani.

“Kalau belum paham betul problem yang terjadi di pertembakauan nasional, kami harap tidak mudah memberikan janji-janji."

"Toh perjuangan kami sejauh ini juga masih belum menemui titik terang. Justru pemerintah cenderung membuat kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada petani khususnya tembakau."

"Jadi, Mas Gibran yang kami hormati, alangkah lebih baik tanyakan dulu masalah tembakau kepada Pak Presiden Jokowi,” pungkasnya. (*)