Pemkab Blora Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut Perda Pesantren, Libatkan Kemenag hingga BLK

"Bisa diartikan bantuan hibah tersebut sudah mewakili dari implementasi perda tersebut, tapi tidak maksimal."

"Maka dari itu, perlu dirancang dan disahkan perbup terkait perda tersebut agar dijabarkan pelaksanaan teknisnya," terang Mohamad Toha Mustofa. 

Toha mengungkapkan, adanya perbup tersebut nantinya bisa mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan pesantren sesuai dengan wadahnya. 

Seperti pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan yang nantinya difasilitasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK), atau pelatihan budidaya tanaman atau perikanan melalui Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4).  

Toha berharap, tujuan dari peraturan tersebut nantinya juga mampu menghilangkan stigma buruk tentang pesantren yang selama ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat luas. 

Dia juga berharap agar pesantren juga dapat memperbaiki sistem dan hal-hal administratif agar pengelolaan dan pengembangan pesantren dapat terlaksana secara maksimal.

"Orang pesantren itu mampu berpikir analisis modern. Harapannya tahun ini perbup tersebut segera bisa disahkan untuk bisa mewadahi apa yang dibutuhkan pesantren untuk meningkatkan kualitasnya," jelasnya. (kim)