Pj Bupati Jepara Minta Papdesi Turut Aktif Sukseskan Pemilu 2024: Petinggi Terdepan Tangkal Hoaks

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA - Para petinggi diminta untuk ikut menyukseskan Pemilu 2024.

Sebab, meski genderang pesta demokrasi belum ditabuh, namun potensi konflik akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, pada acara halal bihalal Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Jepara di Gedung Wanita, Jumat (12/5/2023).

Hadir dalam kesempatan itu Forkompinda, Forkompincam, perangkat daerah, petinggi dan perangkat desa se-Kabupaten Jepara, serta undangan yang hadir.

Menurutnya, petinggi harus menjadi garda terdepan dalam menangkal berita hoaks yang berseliweran di media sosial.

Apalagi saat ini tahapan Pemilu 2024 terus berlangsung dan telah memasuki pendaftaran caleg.

"Mari kita jaga kondusifitas wilayah masing-masing menjelang Pemilu nanti," kata Edy.

Edy Supriyanta menegaskan, untuk mendukung suksesnya Pemilu, maka pemilihan Petinggi (Pilpet) tahap II 2024 yang akan berlangsung di 24 desa ditunda pelaksanaannya setelah Pemilu.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023, tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Kemudian di desa tersebut, ketika masa jabatan Petinggi habis, akan diisi pengangkatan Penjabat (Pj.) Petinggi dari PNS Pemerintah Daerah.

"Nanti desa yang masa jabatan Petinggi habis akan kita isi Pj petinggi dari PNS,"terangnya.

Lebih lanjut, Edy Supriyanta menekankan pembentukan desa antikorupsi di seluruh kecamatan harus didukung bersama.

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Jepara akan melakukan Gelar Pengawasan Desa (Larwasdes) hingga tiga kali.

Tujuannya agar potensi kesalahan pengelolaan keuangan desa diminimalkan.

"Saya harap Papdesi menjadi garda terdepan mengawal sampai semua desa menjadi desa antikorupsi,"tegasnya.

Selain itu, penanganan tiga hal yang menjadi isu strategis nasional, yakni stunting, anak tidak sekolah (ATS), dan kemiskinan ekstrem harus dituntaskan seiring sejalan.

Sehingga Kabupaten Jepara menjadi Kabupaten yang sehat dan sejahtera.

"Kalau kita menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan, maka Jepara akan sejahtera," pungkasnya. (*)