1.790 Calhaj Demak Siap Berangkat Haji Tahun Ini, Terbanyak di Jateng, Kemenag: Didominasi Lansia

TRIBUNMURIA.COM, DEMAK - Kabupaten Demak menjadi daerah di Jawa Tengah yang terbanyak yang akan mengirimkan calon jamaah haji untuk berangkat ke tanah suci pada tahun ini.

Mengacu pada data Dari Kemenag Kabupaten Demak, ada 1.790 calon jemaah haji (calhaj) yang siap berangkat pada tahun 2023 ini.

Dari total calhaj yang akan berangkat ke tanah suci tersebut, dididominasi oleh lanjut usia (lansia) dengan umur kisaran 65 tahun ke atas.

Baca juga: ONH Direncanakan Naik Drastis, Biro Haji di Jepara Layangkan Protes: Kenaikannya Tak Realistis

Baca juga: DPR RI: Biaya Haji 2023 yang Dibebankan kepada Jamaah Tak Boleh Lebih dari Rp55 Juta

Baca juga: Kuota Haji Kembali Normal setelah Pandemi Landai, Berikut Estimasi Kuota Haji Wonosobo Tahun Ini

Baca juga: Indonesia Dapat Kuota Haji 221.000 Orang, Kudus Dapat Jatah Berapa? Kemenag: Semoga Utuh

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementrian Agama (Kasi PHU Kemenag) Demak, Sujati, mengaku optimis semua calhaj dapat semunya berangkat, meski diakuinya banyak yang mengeluh ihwal kabar naiknya ongkos naik haji (ONH) atau biaya haji 2023.

"Banyak pesan yang masuk, dengan biaya yang cukup tinggi, kami khawatir ada yang mundur, ada yang cabut dan lain sebagainya."

"Namun kami tetap optimis mereka akan berangkat semua, karena menunggunya lama," kata Sujati kepada Tribunmuria, Rabu (25/1/2023).

Dengan kenaikan biaya haji 2023 itu, lanjut kata dia, pihaknya terus lakukan sosialisasi kepada calhaj.

"Kami selalu sosialisasi yang penting bisa bayar, besarnya berapa bisa bayar dan siap," ungkapnya.

Ia menyampaikan sampai saat ini, belum ada calon jamaah aja yang mengundurkan karena kenaikan biaya.

"Belum ada yang mundur. Kami sampaikan, ada kenaikan cukup banyak, tapi diimbangi dengan fasilitas cukup baik," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa untuk peserta haji tahun ini, lebih banyak didominasi oleh lansia yang sebelumnya belum bisa berangkat haji, lantaran pembatasan kouta.

Hal itupun senada dengan tema yang akan diangkat pada haji kali ini, yaitu ramah lansia.

"Ada 500 calon jamaah haji sampai 600 jamaah haji yang seharusnya berangkat 2020 kemarin, tapi tertunda karena kouta 47 persen dan usia yang 65 keatas tidak boleh."

"Nah, mereka yang kemarin belum bisa berangkat karena pembatasan kuota dan pembatasan usia, kami upayakan berangkat tahun ini," tutupnya.

DPR: biaya yang dibebankan tak boleh lebih dari Rp55 juta

Sebelumnya diberitakan, biaya haji 2023 direncanakan naik signifikan hingga di angka Rp98 juta lebih.

Dari angka itu, biaya haji 2023 yang dibebankan kepada calon jemaah adalah sektiar Rp69 juta.

Hal itu berdasarkan perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dari Kementrian Agama (Kemenag).

Namun, tampaknya angka yang disodorkan Kemenag tak mendapat persetujuan DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menilai, hendaknya biaya haji tahun 2023 yang dibebankan kepada jemaah tak boleh melebihi angka Rp55 juta.

"Saya merasa ini batas psikologis kenaikan biaya haji yang ditanggung tiap jemaah," kata Luqman dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023).

"Ke depannya, secara bertahap, tiap tahun setoran jamaah dinaikkan untuk mencapai angka ideal 70 persen, 30 persen antara biaya yang ditanggung jemaah dan (subsidi) nilai manfaat dari BPKH," ujar dia.

Hal tersebut disampaikannya merespons usulan Kementerian Agama (Kemenag) bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini sebesar Rp98.893.909.

Dari angka itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp69 juta.

Luqman menyebut, angka yang disodorkan pemerintah masih akan didalami oleh Komisi VIII DPR.

"Saya pastikan, Komisi VIII DPR RI pasti menghitung seluruh faktor yang penting dipertimbangkan dalam memutuskan kenaikan biaya haji 2023," kata dia.

Di sisi lain, Luqman mengatakan bahwa tentu harus dilakukan penyesuaian biaya haji untuk keberangkatan tahun ini dan seterusnya.

Salah satu tujuannya, kata Luqman, yakni mencegah jangan sampai dana haji yang dikelola BPKH terkuras habis untuk subsidi biaya haji beberapa tahun ke depan.

"Dana haji yang dikelola BPKH berasal dari setoran awal calon jamaah haji yang menunggu antrean berangkat," ucap dia.

"Karena itu, negara harus memastikan setiap calon jamaah haji yang sudah memberikan setoran awal dan dananya dikelola BPKH dapat berangkat haji pada saatnya nanti," ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa pada 2022, subsidi dari dana manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terlalu besar, yakni sekitar Rp60 juta.

Menurut dia, jumlah itu memang besar karena sejumlah faktor.

"Faktor utamanya karena Saudi menaikkan biaya Masyair (kegiatan haji di Arafah, Mina dan Muzdalifah) secara mendadak dan jumlahnya gila-gilaan," kata dia.

"Dari sebelumnya sekitar Rp 6 juta menjadi sekitar Rp22,6 juta/jemaah. Total biaya haji per jamaah naik menjadi hampir Rp99 juta," ujar dia.

Luqman mengungkapkan, saat itu kenaikan biaya diumumkan Arab Saudi sekitar seminggu sebelum kloter pertama jemaah haji Indonesia berangkat.

"Oleh karena itu, tidak ada lagi kesempatan bagi Pemerintah untuk melalukan penyesuaian biaya haji yang harus ditanggung oleh jamaah," kata dia.

"Maka, mau tidak mau, akhirnya penggunaan dana manfaat yang dikelola BPKH naik drastis. Agar jemaah haji 2022 tetap bisa berangkat," tutur dia. (Ito)