Berita Nasional

15.000 Perangkat Desa Kepung Senayan, Sampaikan 6 Tuntutan, Termasuk Evaluasi Minta Menteri PPDT

Massa perangkat desa gelar aksi demonstrasi di gedung DPR RI, tuntut Mendes PDTT atau Menteri Desa dievaluasi, karena menganakemaskan Pendamping Desa

Dok Petinggi Jepara
Sejumlah petinggi asal Kabupaten Jepara mengikuti aksi demo di depan gedung DPR RI, Selasa (17/1/2023), menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun, serta revisi UU 6/2016 tentang Desa - Kiwari, perangkat desa turut menggelar aksi demonstrasi di tempat yang sama, menyampaikan 6 tuntutan, termasuk minta Presiden Jokowi evaluasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. 

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) mengerahkan massa perangkat desa untuk menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2022).

Massa perangkat desa menyampaikan 6 tuntutan dalam aksi demonstrasi.

Satu di antaranya adalah meminta Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengevaluasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) atau Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, yang merupakan representasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Organisasi Desa Minta Jokowi Pecat Menteri PDTT Inisiator Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Baca juga: 184 Petinggi Jepara Gabung Ribuan Kades se-Indonesia di Jakarta, Aksi Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun

Baca juga: Jokowi Tegaskan Masa Jabatan Kades Tetap 6 Tahun untuk Tiga Periode, UU Desa Masih Berlaku

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) Widhi Hartono mengatakan, demonstrasi ini untuk mendukung penuh revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun sebelumnya, aksi seperti ini dilakukan oleh massa kepala desa yang menuntut Revisi UU Desa pada 17 Januari.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari pelaksana pemerintahan desa selaian Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia juga melakukan aksi ke DPR dengan menurunkan 15.000 orang.

Dia menambahkan, aksi demonstrasi ini juga untuk merespons pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke Pemerintah yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa, 24 Januari 2023.

Adapun aksi ini membawa 6 gugatan dan tuntutan perangkat desa, yaitu: 

1. DPN PPDI mendukung penuh usulan untuk Revisi UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa dan menuntut DPR serta Pemerintah merealisasikannya sebelum Pemilu 2024.

2. DPN PPDI menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN (Aparatur Sipil Negara) atau P3K/PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja). PPDI Tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU NO 6 Tahun 2014.

3. DPN PPDI menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Desa yang tercantum khusus, bukan bersumber dari pertimbangan Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk penggajian masuk dalam ranah politik daerah. 

4. DPN PPDI menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian.

5. DPN PPDI menuntut Dana Desa berjumlah sebesar 15 persen dari APBN atau sekitar 250 milliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan Desa.

Dana desa jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa jauh di bawah dana bansos sebesar Rp380 triliun yang dianggarkan negara setiap tahun.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved