Nasib UGR Tanah Miliknya Belum Jelas, Warga Demak Suparwi Ingin Penyelesaian secara Musyawarah

"Saya tahu ada pembebasan jalan tol sejak tahun 1997, waktu itu juga saya tidak menerima ganti rugi," ujarnya.

"Informasi yang saya dapat tanah sudah diambil Jakarta, sudah diam saja, nanti bayar ganti ruginya belakangan," sambung Suparwi.

Setelah bertahun-tahun kemudian tak ada kabar, terang Suparwi, selanjutnya pada tahun 2017 tiba-tiba petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai melakukan pengukuran tanah.

Kepada petugas saat itu, Suparwi pun bertanya bagaimana soal pembayaran ganti rugi tanahnya.

Suparwi pun kaget dengan jawaban petugas. Kata petugas, tanahnya sudah dibebaskan dan sudah dibayar oleh pemerintah.

"Ketika saya di sawah, saya tanya kepetugas BPN saat melakukan pengukuran apakah digarap (jalan tol) dijawab iya."

"Lalu sawah saya yang belum dibayar bagaimana? Saya tunjukan surat-surat dan bukti kepemilikan tanah."

"Tanah tersebut disertifikatkan pada 1982, tapi kemudian dibalik nama pada tahun 2009," ucapnya.

Yang menjadikan Suparwi tak habis pikir, bila memang tanahnya sudah dibayr mengapa ia sampai kini tak menerima uangnya.

Bahkan, Suparwi mengaku hingga kini masih taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut.

"Pemerintah harus mengetahui bahwa sampai saat ini saya masih bayar pajak. Sampai sekarang tidak ada nego ataupun petugas datang untuk membayar tanah saya."

"Padahal, informasinya jalan Tol Semarang - Demak sekarang sudah mau diresmikan, (progresnya) sudah mencapai 90-0an persen katanya," ungkapnya.

Upaya Suparwi mendapatkan haknya

Berbagai cara dan jalan telah ditempuh Suparwi untuk mendapatkan hak atas ganti rugi tanah miliknya. Namun semuanya hingga kini belum membuahkan hasil manis.

Suparwi menyebut, telah menghubungi pihak Pemerintahan Desa (Pemdes), menemui pihak pelaksana Jalan Tol Semarang - Demak, bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, lalu ke Kantor BPN Demak maupun Provinsi Jateng.