Berita Blora

Serapan Anggaran Blora Hanya 60 Persen, Slamet Pamuji Usulkan Sanksi Agar Tak Terulang Tahun Depan

Persentase serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Blora masih tergolong rendah hingga bulan November 2022, tercapai hanya sekitar 60 persen.

Penulis: Ahmad Mustakim | Editor: Raka F Pujangga
TRIBUNMURIA/AHMAD MUSTAKIM
Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, Slamet Pamudji saat ditemui Tribunmuria.com  

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Akhir tahun 2022 sudah semakin dekat, namun persentase serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Blora masih tergolong rendah.

Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Slamet Pamudji menjelaskan, serapan anggaran masih rendah, hingga November 2022 tercatat 59 persen.

“Untuk serapan anggaran masih cukup memprihatinkan, dari data kami saat rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (Pok) Anggaran daerah semiggu lalu sekitar 59 persen, tapi perkiraan saya sudah diatas 60 persen,” ucap Slamet Pamudji kepada Tribunmuria.com, Sabtu (12/11/2022).

Baca juga: Gibran Hapus Anggaran Mobil Dinas Listrik, Ganjar: Nggak Apa-apa

Slamet Pamudji mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa instansi.

"Dengan waktu yang tersisa kurang dari satu bulan setengah, meminta OPD untuk segera merealisasikan pekerjaan. Terutama pada proyek dengan skala besar seperti pengerjaan jalan," ungkap Slamet Pamudji.

“ini sudah November waktunya sudah sebentar, ini akan  saya koordinasikan dengan teman-teman supaya kita bisa pacu lagi,” imbuh Slamet Pamudji.

Slamet Pamudji optimis anggaran yang telah direncanakan akan terserap semua pada akhir pertengahan Desember mendatang.

“Kendalanya rata-rata di fisik itu memang di perencanaan awalnya sudah mundur, sekitar maret april. Selesai lelang kadang juli, pelaksanaan proyek besar itu dimulai pada agustus,” papar Slamet Pamudji.

Baca juga: Tak Punya Anggaran Bedah Rumah, Pemkab Kudus Gandeng Swasta Untuk Bantu Rehabilitasi RTLH

Menurut Slamet Pamudji, jika ingin berbenah perencanaan di Januari, sehingga bisa lelang lebih awal.

Pihaknya mengajak OPD yang mengerjakan proyek besar bisa lebih disiplin, karena pihaknya sudah menargetkan setiap bulan di anggaran kas, untuk tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

"Kita harapkan untuk OPD yang punya kegiatan lebih disiplin, ya SDM juga ya," ungkap Slamet Pamudji.

“Mungkin untuk meningkatkan lagi agar tidak seperti ini mungkin pak Bupati ada semacam sanksi, kemarin ada di TPP,” ujar Slamet Pamudji.

Slamet Pamudji membeberkan kendalanya memang ada di proses lelang.

"Proses kegiatan/lelang, sementara di Blora pasti kasusnya keterlambatan lelang, dikarenakan perencanaan yang molor," keluh Slamet Pamudji.

Baca juga: Temukan Keganjilan Anggaran DPRD Jateng Rp 92 Miliar, Jadi Alasan Ganjar Tak Hadiri Paripurna? 

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samgautama Karnajaya, menjelaskan, proyek jalan memang pembayarannya berada di akhir.

Halaman
12
Sumber: TribunMuria.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved