Berita Jateng
Temukan Keganjilan Anggaran DPRD Jateng Rp 92 Miliar, Jadi Alasan Ganjar Tak Hadiri Paripurna?
Ganjar Pranowo diduga menemukan keganjilan di mana ada anggaran tambahan Rp 92 miliar untuk kunjungan kerja dewan yang akan dilaksanakan 29 hari.
Penulis: Hermawan Endra | Editor: Raka F Pujangga
lihat foto
TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Suasana di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah nampaknya sedang memanas pasca kritik yang dilontarkan Anggota DPRD Jateng, Benny kepada Gubernur Ganjar Pranowo.
Jajaran eksekutif merespon kritik yang diberikan dengan fakta yang mengagetkan.
Melalui Sekretaris Dinas (Sekda) Pemprov Jateng, Sumarno menjelaskan ada alasan kenapa Gubernur Jateng terkesan molor dalam menandatangani RKPD yakni ada masalah penganggaran.
Baca juga: Cek Revitalisasi Pasar Bawang Sengon, Ganjar: Kualitas Harus Bagus Buat Rakyat
Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menjelaskan menganai lamanya pembahasan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng bukan disebabkan ketidakhadiran Gubernur Jateng dalam rapat paripurna.
Justru pembahasan menjadi lama karena anggaran yang tidak wajar.
Sumarno menyebut bila Ganjar menemukan keganjilan di mana ada anggaran tambahan Rp 92 miliar untuk kunjungan kerja dewan.
Kunjungan kerja itu disebut dilakukan 29 hari dalam satu bulan.
“Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari, maka pak gub menyoroti ini ‘apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat,” katanya.
Menurut Sumarno, ketidakhadiran Gubernur Jateng dalam rapat paripurna karna berhalangan, dan itu pun tidak banyak.
Jika sifatnya harus hadir karena ada persetujuan atau penandatanganan, Gubernur pasti hadir.
“Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran tujuh miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur,” jelasnya.
Selain itu, Ganjar juga menyoroti dana aspirasi dewan yang dinilainya tidak merata di mana ada satu kabupaten mendapat dana Rp 120 miliar.
“Pak gub minta tolong diratakan lagi dań lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.
Koreksi terkait anggaran bukan kali ini saja, Dewan Perwakilan Rakyat Deerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah juga sempat ditimpa kabar tidak sedap dengan adanya dugaan dobel anggaran dalam berkegiatan.
Seperti yang terjadi Selasa (20/9) Selama satu hari ada tiga kegiatan yang dilakukan sekaligus yakni rapat paripurna, Kunjungan Kerja Luar Daerah (KKLD), den tes kesehatan laboratorium.
