Ribuan Anggota BPD Pati Gelar Demonstrasi, Budi: Gaji Kita Sehari Habis untuk Kencing & Kopi

Budi menambahkan, adapun mengenai tuntutan penguatan kelembagaan, pihaknya hanya minta ada bimbingan teknis dan alur ke mana BPD bisa mengadukan permasalahan dan menyelesaikannya.

Menurutnya, selama ini BPD di Pati seolah dianaktirikan dan hanya difungsikan sebagai "lembaga stempel".

"Kami minta langkah proaktif dari Inspektorat, Dispermades, dan Tapem (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah). Ini yang kami harapkan. Jika BPD kuat, pengawasan akan kuat dari bawah," tandas dia.

Usai berdemonstrasi dan beraudiensi dengan perwakilan pemerintah daerah dan DPRD Pati, peserta demonstrasi melakukan aksi mengumpulkan stempel BPD.

Mereka hendak meninggalkan stempel tersebut di Setda Pati dan tidak akan mengambilnya sebelum tuntutan dikabulkan.

Artinya, mereka melakukan aksi mogok menandatangani dan menyetempel dokumen pemerintah desa.

Peserta aksi menegaskan, jika terhitung sejak hari ini ada tanda tangan atau stempel BPD di dokumen pemerintah desa, artinya itu adalah tanda tangan dan stempel palsu.

Mereka juga hendak meninggalkan motor inventaris di Setda, namun pemerintah daerah tidak menyanggupinya.

"Terkait penitipan stempel dan sepeda motor, perlu dijelaskan bahwa stempel dan motor adalah aset Pemdes, kami tidak bisa menerima dan bertanggung jawab jika ditinggali," kata Kasatpol PP Pati Sugiyono yang mewakili pemerintah daerah untuk menemui demonstran.

Adapun mengenai aspirasi para pengunjuk rasa, ia mengatakan akan menyampaikannya pada bupati.

"Terkait kenaikan tunjangan, in syaa Allah ada sinyal positif dari Pemda untuk menaikkan, tapi besarannya kami belum tahu karena itu perlu proses panjang, tidak bisa langsung diputuskan," ujar Sugiyono.

Sementara, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyatakan dukungan terhadap aspirasi Abpedsi Pati.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kenaikan tunjangan anggota BPD.

Ia berharap, setelah memperhitungkan anggaran, dalam waktu dekat bupati akan mengubah Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mengenai besaran tunjangan anggota BPD.

"Karena mungkin Perbup tersebut cocoknya untuk tujuh atau sembilan tahun lalu," tandas dia. (mzk)