Ribuan Anggota BPD Pati Gelar Demonstrasi, Budi: Gaji Kita Sehari Habis untuk Kencing & Kopi

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Abpedsi) Kabupaten Pati memadati area Alun-alun Pati, Kamis (16/6/2022) pagi hingga siang.

Mereka menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Pati.

Tuntutan utama yang mereka suarakan ialah adanya peningkatan kesejahteraan untuk anggota BPD.

Baca juga: Abpedsi Pati Keluhkan Minimnya Tunjangan BPD, Ketua DPRD: Wajar, untuk Beli Sabun Saja Kurang

Baca juga: Ribuan Nelayan Pati Demo Besar-Besaran, Kritik Menkeu yang Beri Beban PNBP Tinggi

Baca juga: Panitia Silatruhami Akbar Projo Plat K eks-Karisidenan Pati di Jepara, Panitia: Presiden Pasti Hadir

Dalam hal ini, mereka meminta pemerintah daerah meningkatkan tunjangan.

Orator unjuk rasa yang juga merupakan pengurus Abpedsi Pati bidang Advokasi, Budi Antoro, mengatakan bahwa selama ini anggota BPD di Pati hanya mendapat tunjangan sebesar Rp1,75 juta per tahun.

Itu pun, kata dia, masih dipotong pajak.

Jika dihitung kasar, maka anggota BPD hanya mendapat Rp145 ribu per bulan dan sekitar Rp5 ribu per hari.

"Harga kopi saja Rp3 ribu, kalau kencing bayar Rp2 ribu. Hanya untuk ngopi dan kencing, gaji kita sehari habis. Apakah layak untuk hidup?!" teriak Budi lantang.

Ia menuntut agar tunjangan mereka dinaikkan menjadi Rp 1 juta per bulan untuk Ketua BPD, Rp 900 ribu per bulan untuk Wakil Ketua dan Sekretaris BPD, serta Rp 800 ribu per bulan untuk anggota BPD.

"Yang kami terima selama ini, yaitu Rp1,75 juta per tahun hanya 9 persen dari apa yang diterima perangkat desa lain."

"Kami hanya minta dinaikkan jadi 40-50 persen dari yang diterima perangkat desa."

"Perangkat lain per bulan dapat sekitar Rp 2 juta," ujar Budi saat diwawancarai TribunMuria.com.

Menurut dia, besaran tunjangan anggota BPD di Pati adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga.

"Di Kudus per bulannya Rp1,35 juta, Blora Rp650 ribu, Rembang Rp400 ribu, Jepara juga di kisaran Rp400 ribu."

"Kami tunggu iktikad baik Pemda dan DPRD. Kalau tidak dikabulkan, kami akan gelar unjuk rasa lebih besar," tegas dia.