Abpedsi Pati Keluhkan Minimnya Tunjangan BPD, Ketua DPRD: Wajar, untuk Beli Sabun Saja Kurang

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Abpedsi) Kabupaten Pati mengeluhkan minimnya tunjangan yang diterima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Karena itu, Abpedsi Pati menuntut tunjangan mereka dinaikkan.

Hal tersebut diutarakan Ketua DPD Abpedsi Pati, Soegiharto, ketika diwawancarai TribunMuria.com usai beraudiensi dengan DPRD Pati, Sabtu (28/5/2022).

Menurut dia, tunjangan yang diterima anggota BPD di Pati selama ini terlalu kecil, tidak sebanding dengan tugas dan fungsinya di pemerintahan desa.

"Cuma Rp1,75 juta per tahun. Kalau dihitung per bulannya hanya sekitar Rp145 ribu. Itu pun masih dipotong pajak."

"Padahal fungsi BPD sejajar dengan Kades, yakni ikut membuat regulasi, menerima aspirasi, dan mengawasi kinerja pemerintahan desa," kata Soegiharto di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati.

Ia bersama rekan-rekannya menuntut pemerintah daerah agar bisa menaikkan tunjangan anggota BPD.

Ia berharap tuntutan ini sudah bisa dikabulkan dalam APBD 2022 Perubahan.

"(Kami meminta) agar diterbitkan peraturan kepala daerah sebagai penentu kenaikan tunjangan."

"Kemudian harus dilakukan perubahan Perda ADD (Alokasi Dana Desa), karena sumber (tunjangan anggota BPD) ialah dari ADD," kata dia.

Soegiharto mengatakan, apabila tuntutan ini tidak direspons, anggota BPD di Pati berencana untuk secara serentak tidak menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tempat masing-masing.

"Kalau turun ke jalan itu solusi terakhir," tandas dia.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin memaklumi apabila para anggota BPD di Pati mengeluhkan besaran tunjangan mereka.

"BPD mengeluh, sekian tahun tunjangannya hanya Rp1,75 juta. Kalau saya pribadi berpendapat itu hal yang wajar. Per bulan hanya Rp140-am ribu, ibaratnya untuk beli sabun saja kurang," kata dia.

Ali menyampaikan Abpedsi Pati menghendaki agar besaran tunjangan mereka per bulan dinaikkan menjadi Rp1 juta untuk Ketua BPD, Rp900 ribu untuk Wakil Ketua BPD, dan Rp800 ribu untuk anggota BPD.