Berita Pati
Abpedsi Pati Keluhkan Minimnya Tunjangan BPD, Ketua DPRD: Wajar, untuk Beli Sabun Saja Kurang
Abpedsi Pati Keluhkan Minimnya Tunjangan Anggota Badan Permusyawaran BPD, Ketua DPRD: Wajar, untuk Beli Sabun Saja Kurang
Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: Yayan Isro Roziki
lihat foto
"Sudah jadi kewajiban saya agar menyampaikan pada bupati, supaya mengubah ketentuan agar tidak tersandera di angka Rp1,75 juta."
"Mudah-mudahan 2023 nanti, Pemkab Pati, eksekutif maupun legislatif, bisa mengakomodir permintaan mereka. Tapi tentunya harus melalui proses penganggaran," jelas dia.
Ali menuturkan, ketika ada tambahan penganggaran untuk tunjangan ini, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sudah jadi kewajiban kami bersama eksekutif untuk menambah pendapatan."
"Untuk tunjangan ini pemerintah juga harus mengeluarkan duit, ADD ke desa juga harus ditambah."
"Jangan sampai BPD tunjangannya ditambah, ADD tidak ditambah. Nanti geger lagi. Kades pasti geger."
"Maka ini jadi PR (Pekerjaan Rumah) kami bersama bupati," tandas Ali. (mzk)
