Kodam IV/Diponegoro Resmikan Tlogosari Kulon sebagai Kampung Pancasila di Kota Semarang

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Kodam IV/Diponegoro meresmikan Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai Kampung Pancasila, Minggu (27/3/2022).

Hadir dalam peresmian tersebut, Inspektur Kodam (Irdam) IV/Diponegoro, Brigjen TNI Mirza Agus --mewakili Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Rudianto-- bersama Forkompinda setempat.

Seremonial peresmian Tlogosari Kulon sebagai Kampung Pancasila digelar di SD Supriyadi 2.

Baca juga: Warga Beda Agama Hidup Rukun, Desa Plajan Didaulat Jadi Kampung Pancasila Pertama di Jepara

Baca juga: Resmikan Pengkoljagong Blora sebagai Kampung Pancasila, Kasdam IV/Diponegoro Singgung Keberagaman

Baca juga: Pemuda Limbangan Kendal Ditangkap Densus 88, Pertanyakan Pancasila di Pengajian, Diintai Sebulan

Peluncuran kampung Pancasila mendapat sambutan meriah dari masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon.

Beragam atraksi penampilan budaya ditampilkan saat peresmian.

Irdam saat membacakan sambutan Pangdam menuturkan peran Pancasila sangat penting sebagai ideologi negara yang merupakan tujuan bersama bangsa.

Hal tersebut diimplementasikan ke dalam program pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual. 

“Kodam IV/Diponegoro memprakarsai gagasan membentuk Kampung Pancasila sebagai wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk mengamalkan nilai nilai yang terkandung di tiap butir Pancasila, khususnya bagi generasi muda dengan memanfaatkan kemajuan teknologi," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan kampung Pancasila  diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Selain itu juga mendukung kehidupan masyarakat yang rukun, santun dan berbudaya sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.

"Fungsi dan tujuan dibentuknya Kampung Pancasila  untuk mengantisipasi penyebaran paham radikalisme di wilayah Jawa Tengah dan D.I.Y," jelasnya.

Ia mengatakan  Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan memiliki keberagaman suku, agama, dan ras.

Hal tersebut  harus dikelola untuk  menghindari konflik maupun perpecahan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal. (*)