Soal Larangan Truk ODOL, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Pemerintah Perhatikan Aspirasi Sopir Truk

"Sebelum ditegakkan, akan sangat baik kalau sosialisasi diutamakan, dan masyarakat bisa paham kapan penegakan itu akan dilakukan".

"Sehingga nanti tidak bikin geger,” ucapnya.

Ditambahkan, sosialisasi tidak hanya ditujukan pada sopir truk.

Tapi, target utama adalah para pengusaha truk itu sendiri.

Sebab, pemilik truk yang biasanya memerintahkan sopir untuk memuat barang melebihi dimensi dan beban yang ditetapkan.

“Para pemilik truk ini yang harus menjadi target utama sosialisasi".

"Meskipun sopir tidak boleh ditinggalkan, karena sopir juga mengeluhkan kebijakan ini akan mengurangi pendapatan mereka,” ucapnya.

Kesepakatan bersama ini, lanjut Ganjar, memang sangat penting.

Karena angkutan yang melebihi dimensi dan load itu juga memiliki risiko bahaya cukup tinggi, yakni membuat jalan rusak dan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya.

“Tidak hanya truk ODOL di jalan raya, truk pengangkut penambangan galian C juga membuat jalan remuk semuanya".

"Siapa yang bertanggung jawab soal itu?” bebernya.

Maka, harus ada kesepakatan bersama terkait kebijakan pelarangan truk ODOL ini.

Semua harus saling pengertian demi kebaikan bersama.

“Maka penting untuk dilakukan dialog, tidak hanya sopir tapi juga pemilik truk".

"Penegak hukum juga perlu duduk bersama, agar tidak melakukan penindakan di awal, sebelum mereka tersosialisasikan semuanya,” pungkas Ganjar. (*)