Anggota DPR Edy Wuryanto Kecam Pemotongan THR dan Remunerasi Nakes RSUP di Semarang dan Jogja

"Jangan sampai mengurangi motivasi untuk memberikan perawatan yang baik. Sebab yang rugi juga akhirnya masyarakat,” ucap anggota DPR RI dari dapil Jawa Tengah III ini.

Akibat dari pemotongan remunerasi dan THR ini, tenaga kesehatan mengalami penurunan kesejahteraan.

Padahal menjelang hari raya, kebutuhan meningkat. Edy mengingatkan bahwa langkah menejemen untuk menyunat THR tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemberian THR harus 100 persen.

"Ini bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan rumah sakit. Presiden juga sudah memerintahkan untuk memberikan THR maksimal 100 persen. Pesan “maksimal” ini harusnya tidak dimaknai boleh memotong THR," tegas Edy. 

Edy juga memahami jika remunerasi ini terkait dengan pendapatan rumah sakit. Ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor Hk.02.02/D/286/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Artinya naik turunnya remunerasi ini tergantung pendapatan rumah sakit. 

“Ini yang harus dikomunikasikan kepada tenaga kesehatan. Apakah menejemen rumah sakit sudah terbuka kepada tenaga kesehatannya?” tuturnya.

Legiselator dari Dapil Jawa Tengah III ini meminta Kementerian Kesehatan segera turun tangan dna tentunya Komisi IX DPR RI akan terus memantau hal ini.

“Jika memang ada kendala anggaran, mari kita lihat transparansinya. Jangan sampai kebijakan ini justru menunjukkan ketidakadilan dan mengorbankan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sudah menjadi ujung tombak pelayanan," ucap Edy. (*)