Jalan Tambang Pabrik Semen Gresik Rembang Diblokade, Kades: Kesepakatan Warga Tegaldowo

TRIBUNMURIA.COM, REMBANG - Warga Desa Tegaldowo blokade jalan pertambangan di sekitar area pabrik PT Semen Gresik Rembang, turut Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Blokade jalan tambang ini bentuk kesepakatan warga dan pemerintah desa (pemdes) setempat, yang ingin mempertahankan aset desa mereka.

Warga dan Pemdes Tegaldowo mengeklaim, jalan yang menghubungkan pabrik dan area tambang itu merupakan aset desa, bukan milik perusahaan PT Semen Gresik Rembang.

Baca juga: Eksistensi Pabrik Semen Pati Masih Mengancam, Petani Gelar Aksi Brokohan di Depan DPRD Pati

Saat ini, sengketa jalan tersebut antara Pemdes Tegaldowo dan PT Semen Gresik Rembang masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

"Warga juga mulai memanas dan dari hasil Musdes juga setuju bahwa akses jalan dibuat seperti milik perusahaan tambang lainnya."

"Jadi aksesnya cuma dibikin untuk truk kecil saja yang bisa lewat," ungkap Kepala Desa Tegaldowo, Kundari, Jumat (06/12/2024). 

Kundari menjelaskan, aksi blokade jalan yang menghubungkan dari pabrik ke area pertambangan ini merupakan hasil kesepakatan musyawarah desa dan akan berlangsung hingga proses PTUN rampung. 

"Keinginan warga ya ingin PTUN dicabut. Setelah dicabut harus ada kesepakatan baru, kemudian baru akses jalan akan kami buka kembali," ujarnya. 

Kundari menambahkan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan aset Desa Tegaldowo. 

Dia juga menegaskan bahwa tanah brumbung yang disengketakan adalah benar-benar milik Desa Tegaldowo sejak zaman dahulu. 

"Jadi kami tetap bersikukuh untuk mempertahankan aset desa dan mencari solusi agar dalam persidangan ini pihak Desa Tegaldowo yang menjadi pemenang," tegasnya. 

Sidang hadirkan saksi fakta

Gugatan yang dilayangkan oleh PT Semen Gresik Rembang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas sembilan bidang tanah milik Pemerintah Desa (Pemdes) Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang berbuntut panjang. 

Pada Kamis (5/12/2024) kemarin, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melakukan sidang gugatan lanjutan dengan agenda penyampaian saksi fakta yang dihadirkan pihak penggugat.

Dalam sidang lanjutan tersebut, hadir saksi fakta yaitu Agus Sugiharto, Kepala Bidang Minerba Provinsi Jawa Tengah dan Sofyan Heri, mantan pegawai PT Semen Indonesia.

Kepala Desa Tegaldowo, Kundari mengatakan, Agus Sugiharto dalam sidang itu menjelaskan terkait perizinan IUP OP Batu Kapur. 

Sedangkan saksi fakta kedua Sofyan Heri menjelaskan terkait terkait proses pengurusan perizinan yang dilakukan oleh PT Semen Gresik Rembang mulai dari perizinan lokasi.

''Agus menyampaikan tidak mengetahui adanya penerbitan 9 bidang sertifikat tanah berupa Sertifikat Hak Pakai."

"Selaku Kabid Minerba, dia menjelaskan tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana yang dia ketahui,'' jelasnya. 

''Kalau Pak Sofyan mengklaim bahwa tanah brumbung yang menjadi obyek sengketa hanya seluas 5-60 cm,'' sambungnya, Jumat (6/12/2024).

Kundari menjelaskan, sidang kemarin berlangsung mulai pukul 11.00 hingga 14.00 WIB itu juga sempat diwarnai dengan pembentangan spanduk bertuliskan "Selamatkan Aset Desa oleh warga Tegaldowo" di halaman PTUN. 

Kundari menambahkan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan aset desa Tegaldowo.

Dia juga menegaskan bahwa tanah brumbung yang disengketakan adalah benar-benar milik Desa Tegaldowo sejak jaman dulu. 

"Jadi kami tetap bersikukuh untuk mempertahankan aset desa dan mencari solusi agar dalam persidangan ini pihak Desa Tegaldowo yang menjadi pemenang," pungkasnya.  (rad)