Berita Nasional
Wamendikdasmen Klarifikasi Kabar Kenaikan Gaji Guru Non-ASN Jadi Rp2 Juta
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq membantah gaji guru non-ASN naik jadi Rp2 juta per bulan. Uang tersebut bukan gaji, melainkan tunjangan kinerja.
Penulis: Rifqi Gozali | Editor: Yayan Isro Roziki
TRIBUNMURIA.COM, KUDUS – Kabar gaji guru non-aparatus sipil negara atau non-ASN naik menjadi Rp2 juta per bulan, beredar luas belakangan ini.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, memberikan klarifikasi kabar gaji guru non-ASN naik jadi Rp2 juta.
Wamendikdasmen menyebut, Rp2 juta tersebut bukan gaji guru non-ASN.
Baca juga: Prabowo Ingin Anak TK Sudah Dikenalkan Matematika, Mendikdasmen Abdul Muti: Sedang Kita Kaji
Kata itu, Rp2 juta itu merupakan tunjangan kinerja, bukan gaji bulanan yang akan diterima guru non-ASN.
Sebab kewenangan untuk menaikkan gaji itu bukan menjadi wilayah Kemendikdasmen.
“Kewenangan kami tunjangan kinerja guru, bukan gajinya,” kata Fajar saat kunjungan di Kudus dalam peresmian SD Aisyiyah Multilingual Darussalam Kudus, Jumat (29/11/2024).
Fajar menerangkan, untuk guru yang mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja yaitu guru aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Untuk guru non-ASN yang berhak menerima tunjangan Rp2 juta merupakan guru sudah sertifikasi.
Sementara, guru ASN akan menerima tunjangan satu kali gaji.
Lantas bagaimana nasib guru honorer yang belum sertifikasi, Fajar mendorong agar mereka segera ikut sertifikasi.
“Karena kami naikkan tunjangan kinerja guru berbasis sertifikasi,” kata Fajar.
Syarat untuk sertifikasi yaitu guru lulusan D4 atau S1. Sementara dari data yang pihaknya miliki, di seluruh Indonesia ada 249 ribu lebih guru yang belum lulus D4 atau S1.
Untuk itu pemerintah tengah menyiapkan kebijakan untuk guru yang belum D4 atau S1 untuk dibantu biaya menempuh studi.
“Soal biaya kami sedang mempertimbangkan skema bantuan biaya. Kami koordinasi dengan kementerian keuangan,” kata Fajar.
Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu penerapan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar bisa mengajar di sekolah swasta.
Menteri ATR Sebut 60 Keluarga Kuasai Hmapir 50 Persen Tanah Indonesia, LSKB: Distribusikan |
![]() |
---|
Aktivis Muda Nahdliyin Sayangkan Keterlibatan PBNU dalam Industri Tambang Ekstraktif |
![]() |
---|
MUI Minta Aparat Usut Tuntas Kasus Perusakan Bangunan Diduga Gereja Kristen di Sukabumi |
![]() |
---|
Ihwal Putusan MK Pisahkan Pemilihan Umum, Zulfikar: Sebut Momen Penyesuaian Pemilu dan Pilkada |
![]() |
---|
Mau Berwisata Keliling Pulau Dewa Lebih Santai dan Nymana? Bali Touristic Sarankan Ini |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.