Beda Data Jumlah Ponpes di Kudus Paslon Samani-Bellinda dan Hartopo-Mawahib, Mana Lebih Akurat?

Dalam debat perdana Pilkada Kudus 2024, paslon 01 Samani-Bellinda dan paslon 02 Hartopo-Mawahib, beda data soal jumlah pondok pesantren (ponpes) di Kudus. Siapa yang lebih akurat?

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Hal menarik terjadi ketika tersaji perbedaan data pesantren di Kabupaten Kudus yang disampaikan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Samani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton dengan Paslon nomor urut 2 Hartopo dan Mawahib dalam pelaksanaan debat Paslon, Kamis (24/10/2024) di Majesty Palace Ballroom Hotel Griptha.

Pada sesi 3 pelaksanaan debat, terkait pendalaman visi dan misi program kerja sub tema Kemajuan Daerah, Paslon 1 mendapatkan pertanyaan terkait fasilitas pendidikan yang belum bisa diakses semua masyarakat. 

Calon bupati nomor urut 1, Samani Intakoris mengatakan, pendidikan adalah dasar dalam menyejahterakan dan mencerdaskan anak bangsa, juga peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Deklarasi Ijo Royo-royo, Gus Bab Minta Warga Nahdliyin Kudus Dukung Hartopo-Mawahib

Baca juga: Bolone Mase Dukung Hartopo-Mawahib di Pilkada Kudus, Hanafi: Ada 2.200 Relawan hingga Tingkat RT

Baca juga: Ihwal Kesejahteraan Guru Madin dan Pesantren di Kudus, Begini Pesan PKB untuk Samani-Bellinda

Di mana sebagai pemimpin harus menyiapkan anak bangsa sebagai penerus bangsa.

Samani menyerukan bahwa Kabupaten Kudus yang di dalamnya memiliki 101 pondok pesantren harus diberdayakan, supaya santri atau siswa tahfidz Quran bisa melanjutkan studi. 

Pihaknya menyiapkan beasiswa santri lulusan pondok pesantren supaya yang memiliki kualitas unggul bisa melanjutkan studi sampai ke perguruan tinggi, didukung dengan kemudahan digitalisasi.

Samani yang juga sebagai mantan Sekda Kudus mendorong adanya sekolah vokasi di SMK dalam menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan industri.

Mendorong sekolah swasta agar lebih berkualitas dan lebih berdaya dalam menyiapkan SDM untuk memajukan daerah Kudus.

"Ada isu penggabungan (regrouping) SD. Apakah kualitasnya berkurang atau KB-nya berhasil. Jadi isu menarik untuk ditindaklanjuti," terangnya. 

Calon wakil bupati Kudus nomor urut 1, Bellinda Putri Sabrina Birton menambahkan bahwa pendidikan dasar harus terus didorong dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Untuk menghasilkan santri dan siswa dengan kompetensi unggul supaya bisa berkontribusi untuk daerahnya masing-masing.

Angka jumlah pesantren yang disampaikan Cabup nomor urut 1 dibantah oleh Cawabup nomor urut 2, Mawahib. 

Kata dia, jumlah pesantren di Kabupaten Kudus saat ini bukan 101 ponpes, melainkan 201 ponpes. Ditambah 403 TPQ dan 308 madrasah diniyah. 

Mawahib menegaskan, dari data yang tidak valid nantinya bisa menjadikan persepsi yang tidak tepat.

Jangan sampai ponpes dijadikan komoditas, harus dibuktikan dengan solusi pemberdayaan pesantren, tidak hanya sebagai wahana pendidikan juga sebagai sarana al- muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdhu bil jadidil ashlah.

Yaitu ruhnya pendidikan karakter Indonesia, lewat pendidikan di bawah Kemenag, sehingga bagaimana orientasi mengakses pendidikan bisa terjangkau tidak hanya sistem zonasi, tapi menyamaratakan pendidikan di Indonesia.
 
Calon bupati nomor urut 2, Hartopo menjelaskan bahwa sistem zonasi membantu pemerataan pendidikan. 

Akses ke dunia pendidikan, pemerintah harus memfasilitasi termasuk anggaran dalam bentuk pendidikan gratis.

"Kami programkan seragam gratis bisa diakses semua masyarakat. Tugas pemerintah daerah peningkatan sarpras dan kualitas SDM guru swasta dan negeri," tegasnya. 

Terpisah, Kepala Kementerian Agama atau Kemenag Kudus, Suhadi, menegaskan data jumlah pondok pesantren (ponpes) sangat dinasmis, tergantung pada kriteria dan pengelompokan yang berbeda di tiap bidangnya.

Oleh karenanya, ia tidak kaget bila ada perbedaan data soal jumlah pondok pesantren atau ponpes di Kudus.

Menurutnya, jumlah keseluruhan tentu berbeda dengan jumlah ponpes yang telah terverifikasi. 

Sementara, Kasi Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Sulthon mengatakan, data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah pondok pesantren di Kudus yang sudah memiliki izin operasional pondok pesantren sebanyak 195. 

Sementara potensi total pondok pesantren yang ada di Kudus mencapai 225 pondok pesantren. 

Angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap bulannya dengan prosentase tergantung jumlah pengajuan. 

Pondok pesantren yang mengajukan izin operasional Ponpes bakal dilakukan visitasi dan validasi oleh tim terkait pemenuhan syarat yang sudah ditentukan.

Mulai dari jumlah santri, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, hingga kelengkapan sarpras dan fasilitas pendukung lainnya. 

"Saat ini jumlah ponpes di Kudus ada 195, naik sekitar 5 persen dan masih terus berproses."

"Setiap bulannya data dinamis berubah-ubah. Masih ada 10 persen jumlah ponpes yang masih belum memiliki ijin operasional," tuturnya. (*)