Minoritas Ganda, Agustina Wilujeng Menang Pilwakot Semarang, Komnas HAM: Percontohan Indonesia

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Semarang patut menjadi percontohan  di Indonesia.

Alasannya, isu Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA) dan kabar bohong (Hoaks) yang berkembang selama masa kompetisi Pilwalkot Semarang tidak mempengaruhi pilihan masyarakat.

Buktinya, calon pasangan kepala daerah yang menjadi sasaran isu tersebut tetap unggul di hasil hitung cepat.

"Saya kira itu praktik yang menunjukkan kedewasaan dan harapan baru baru dari Semarang sebagai Indonesia mini," ucap Komisioner Komas HAM Saurlin P Siagian, di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Jumat (29/11/2024).

Pilwalkot Semarang diikuti oleh oleh dua pasangan calon. Calon nomor urut 1 yakni Agustina Wilujeng Pramestuti-Iswar Aminuddin didukung PDI Perjuangan.

Pasangan nomor urut 2, Yoyok Sukawi-Joko Santoso disokong koalisi sembilan partai parlemen dan delapan partai non parlemen.

Partai politik parlemen, yakni Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PSI, Golkar, PAN, PPP, dan Nasdem.

Selain itu juga didukung delapan partai non parlemen, yaitu Partai Buruh, Perindo, Gelora, Garuda, Hanura, PKN, PBB, dan Prima.

Sosok Agustin menjadi Cawalkot dengan double minoritas yakni perempuan dan non-islam.

Paurlin menyebut, pihaknya menerima laporan adanya bombardir pada isu SARA melalui pesan berantai yang menimpa paslon tersebut. 

Di satu sisi, terdapat organisasi-organisasi agama yang membuat surat edaran dengan menyinggung  isu SARA.

"Namun, ternyata ada sebuah praktik yang menurut saya bisa dicontoh di Indonesia bahwa isu SARA dan hoax  tidak bekerja dengan efektif dikala masyarakat sudah mulai dewasa," paparnya.

Sementara, Saurlin menilai, Pilkada Jateng sangat dinamis.

Dinamis yang dimaksud Saurlin adalah terkait berbagai masalah yang ditemukan timnya.

Yakni berupa pelanggaran netralitas aparat desa, selisih data pemilih disabilitas, dan banyaknya pekerja migran domestik yang tidak bisa memberikan hak pilihnya.