Minoritas Ganda, Agustina Wilujeng Menang Pilwakot Semarang, Komnas HAM: Percontohan Indonesia

"Pilkada Jateng menjadi provinsi prioritas karena merupakan barometer pilkada di Indonesia. kita punya kepentingan supaya pilkada berlangsung dengan baik dan berkualitas di Jawa Tengah," imbuhnya.

Saurlin kemudian merinci soal temuannya. Terkait pemilih disabilitas, dia menemukan adanya perbedaan data antara Pemilu (Pilpres dan Pileg) dengan Pilkada yaitu selisih dari jumlah pemilih di angka sekira 180.000 menjadi 140.000. "Tentu itu angka signifikan jadi kami desak KPU dan Bawaslu untuk kroscek data tersebut," ungkapnya.

Adapun soal netralitas aparat desa, diakuinya nanti yang akan menindaklanjutinya adalah Bawaslu. "Masalah ini adalah pekerjaan rumah untuk pemilu berikutnya supaya kualitas ini tetap semakin baik ke depan," tuturnya.

Kemudian soal pekerja migran domestik yang cukup banyak menjadi pemilih golongan putih (golput) menjadi persoalan tersendiri terutama di wilayah yang tersebar di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.

Saurlin mendapati tingginya angka warga Tegal yang merantau atau menjadi pekerja migran domestik. Kondisi itu membuat mereka kehilangan hak pilih saat Pilkada.

Perantau asal Tegal dikenal sebagai perantau ulung yang memiliki usaha jaringan Warung Tegal (Warteg).

Mereka enggan mencoblos saat Pilkada karena takut merugi. Di sisi lain, mereka enggan memindahkan domisili data kependudukannya dengan alasan keterikatan daerah.

"Mereka beralasan ketika mencoblos harus tutup warung dua hari sehingga  tak mau menanggung rugi yang cukup besar," paparnya.

Komnas HAM bahkan menemukan dalam satu kelurahan hanya ada 45 persen pemilih. Sisanya sebesar 55 persen hidup di perantauan dan enggan pulang.

"Hasil uji petik di Kota Tegal bervariasi (partisipasi pemilihnya), tapi yang paling buruk hanya 45 persen yang menyampaikan hak pilih di satu kelurahan," terangnya.

Melihat kasus ini, Komnas HAM mendorong agar pekerja migran domestik dapat menyalurkan hak pilih meski merantau di luar daerah.

Pihaknya bakal membuat rekomendasi yang bisa dipertimbangkan pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi pada Pilkada mendatang agar pekerja migran ber- KTP di Jawa Tengah bisa mendapatkan hak pilihnya di mana pun tanpa tutup warung.

"Di mana setiap orang berapa pun itu harus diberi kesempatan untuk bisa memilih karena itu hak asasi," katanya. (Iwn)