Eksistensi Pabrik Semen Pati 'Masih Mengancam', Petani Gelar Aksi Brokohan di Depan DPRD Pati

“Di wilayah Pegunungan Kendeng, tepatnya di Kecamatan Tambakromo, ada pengajuan izin baru (pabrik semen)."

"Kami menemukan data sekira 54 hektare (lahan) di Desa Sinomwidodo ada IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Khawatirnya untuk dibuat pabrik di sana,” kata dia.

Dia khawatir 180-an hektare lahan pertanian di wilayah Kecamatan Tambakromo akan tergusur jika pabrik semen sampai didirikan di wilayah tersebut.

Ketua JMPPK Gunretno berharap Pemerintah dan DPRD Kabupaten Pati bersikap transparan jika memang perusahaan semen mengajukan perizinan.

Dia juga menuntut pemerintah daerah bersama DPRD merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada.

Menurut dia, Perda yang sudah beberapa kali direvisi tersebut menetapkan beberapa wilayah di Pegunungan Kendeng sebagai lahan industri. 

Hal ini membuat perusahaan semen leluasa untuk kembali mencoba mendirikan pabrik semen di Pati. 

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, pihaknya mengapresiasi aksi para petani dari berbagai kelompok ini.

Dia menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada koordinasi terkait pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng. 

Dia juga menanggapi tuntutan petani untuk merevisi Perda RTRW nomor 2 tahun 2021.

’’Pesan-pesan yang disampaikan akan menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi kami. Kami akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman DPRD yang lain,” ucap Ali. 

Namun demikian, Ali menegaskan bahwa revisi Perda RTRW hanya bisa dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Pati. 

”Tentunya harus bersama eksekutif. Misal saja ada perubahan RTRW, sumbernya tidak hanya DPRD. Ada kehendak dari eksekutif juga."

"Kalau ada public hearing perubahan Perda RTRW, akan kami sampaikan ke JMPPK,” ungkap dia. 

Dia berjanji jika nanti Kepala Daerah terpilih bersama DPRD akan melakukan perubahan Perda tersebut, pihaknya akan mengundang para petani dan JMPPK untuk berdiskusi.