Kades di Blora Dapat Arahan Khusus dari Bupati Arief Rohman, Terkait Persoalan Apa?

TRIBUNMURIA.COM, BLORA - Bupati Blora, Arief Rohman, memberikan instruksi khusus kepada 264 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Blora yang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan dua tahun, Minggu (23/6/2024). 

Adanya perpanjangan masa jabatan itu, otomatis masa jabatan 264 Kades itu bertambah, yang semula enam tahun kini menjadi delapan tahun. 

Penyerahan SK dilakukan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Turut menyaksikan Forkopimda, Kepala Dinas PMD beserta kabid, juga sejumlah Kepala OPD terkait.  

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Blora, saya mengucapkan selamat kepada para Kepala Desa yang hari ini menerima SK pengukuhan perpanjangan masa jabatan."

"Semoga dengan SK perpanjangan ini menjadi sebuah keberlanjutan pengabdian  dari para Kades kepada bangsa, negara dan warga masyarakat desa pada khususnya," katanya.

Lebih lanjut, menurut Arief, Pemerintah Desa mempunyai kedudukan dan peran sangat penting sebagai unsur terdepan yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, efektif, efisien. 

Selain itu juga  dituntut untuk lebih aspiratif, kreatif, inovatif dan cepat tanggap terhadap perkembangan situasi serta kondisi dalam kehidupan masyarakat.  

Arief juga meminta agar kepala desa agar mampu memberdayakan sumber daya yang ada. 

"Yakni mampu memanfaatkan, mengeksplorasi dan mengelola potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki."

"Sekaligus kreatif serta inovatif mengembangkan potensi kearifan lokal menjadi sumber ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Meskipun desa memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur pemerintahannya, Arief meminta tetap harus disinergikan dengan program pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Untuk itu Arief mengajak kepada para Kepala Desa untuk segera melaksanakan review RPJMDes, yang memuat kebijakan dan program selama 2 dua tahun. 

Tentunya melibatkan lembaga kemasyarakatan, serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. 

Berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan, Arief menyampaikan beberapa arahannya kepada para Kepala Desa untuk dapat dilaksanakan dalam masa 2 tahun ini.

Pertama, segera lakukan koordinasi antar kepala desa, seluruh perangkat desa, dan masyarakat, harmonisasi dan sinkronisasi program serta  melakukan kerja tim. 

Dengan penambahan masa jabatan ini apa yang menjadi mimpi di desanya masing-masing bisa diselesaikan. 

Kedua, terkait dengan isu utama pengentasan kemiskinan, stunting dan juga terkait dengan anak tidak sekolah,  para Kepala Desa membuat program-program rehab rumah warga miskin, jambanisasi (perbaikan sanitasi) dan upaya-upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. 

"Tolong kami titip bisa terus dikoordinasikan dan lanjutkan dana desa dengan baik dan transparan, serta hindari korupsi," terangnya.

Selanjutnya, Arief juga minta agar anggaran desa dilaksanakan dengan  transparan sesuai dengan asas kemanfaatan baik itu PR infrastruktur di desanya.  

Juga program pemberdayaan sesuai karakteristik desanya masing.masing. Terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk segera dilakukan koordinasi. 

PKK Desa diminta juga dilibatkan dalam proses pembangunan agar para perempuan di desa dapat mengambil peran dalam setiap kebijakan Pemerintah Desa. 

Seperti anggaran desa untuk desa sehat, balita, untuk pemanfaatan pekarangan dan lainnya.

Saat pengukuhan, juga dilakukan penandatangan kesepakatan bersama antara pemerintah desa se-Kabupaten Blora yang dalam hal ini diwakili 16 kepala desa dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. (*)