Pesan Irjen Pol Ahmad Luthfi ke Jajaran Polda Jateng: Pastikan Layanan Publik Bebas Pungli & Calo

TRIBUNMURIA.COM, SOLO - Penegakan hukum yang dilakukan anggota Polri harus dilakukan secara adil tanpa kesewenang-wenangan.

Hal ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memenuhi asas equality before the law.

Demikian penekanan Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi kepada seluruh jajaran Polda Jateng, saat memberikan arahan kepada seluruh Kasat Lantas, Kasat Reskrim, dan Kasat Resnarkoba, jajaran Polda Jateng di Aula Lantai 3 Mapolresta Surakarta, Selasa (18/6/2024) pagi.

Dalam arahannya, Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan bahwa seluruh Kasat Opsnal jajaran Polres harus menjauhi tindakan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Ditegaskan bahwa kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum tidak dapat ditoleransi.

"Setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku," tegas Kapolda.

Penegakan hukum harus memegang prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.

Setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa pengecualian.

"Tidak ada yang kebal hukum, semua orang sama di mata hukum. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota polisi," kata Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat terkait penanganan perkara, Kapolda memberikan instruksi kepada para kasat untuk membuka kembali tunggakan-tunggakan kasus.

Kejelasan penanganan perkara dan penyelesaian terhadap kasus-kasus lama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam upaya mencari keadilan.

"Buka kembali tunggakan-tunggakan kasus yang ada. Masyarakat berhak atas keadilan, dan kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkannya," ujar Kapolda dengan tegas.

Kapolda juga menyinggung pentingnya sinergi antar Criminal Justice System (CJS) dalam upaya memastikan penegakan hukum yang adil dan efisien.

Kerja sama dan sinergi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik.

"Sistem peradilan pidana harus berjalan dengan baik, mulai dari penangkapan, penyidikan, hingga persidangan."