Hiruk-pikuk Pilkada Kudus 2024, Ketua DPRD Masan: Upaya Penanganan Banjir Jangan Dilupakan

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Upaya penanganan banjir tahunan di Kudus seolah tenggelam oleh hirup-pikuk proses pemilihan bupati (Pilbup) Kudus 2024.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Masan, mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tidak lupa mengatasi persoalan banjir di Kota Kretek. 

Di tengah ramainya isu soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kudus 2024, persoalan penanganan banjir di Kota Kretek tak lagi menjadi topik hangat yang dibicarakan.

Di tengah suasana Pilkada Kudus 2024, Masan meminta pemerintah daerah tetap harus bisa menyiapkan program penanganan banjir dengan memaksimalkan kemampuan anggaran daerah atau APBD. 

Jika tidak mampu, kepala daerah harus bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar membantu penanganan banjir di Kabupaten Kudus.

Masan yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kudus itu menyebut, satu program penanganan banjir Kudus oleh pemerintah pusat berupa pembangunan kolam retensi senilai kurang lebih Rp 300 miliar sudah berjalan di Dukuh Gendok, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati.

Program tersebut sudah dalam tahap pembangunan fisik di atas lahan kurang lebih lima hektare. Berfungsi sebagai pengendali banjir di wilayah Kecamatan Jati.

Selain itu, beberapa kecamatan lain seperti Kaliwungu, Mejobo dan Undaan juga membutuhkan upaya penanganan banjir untuk jangka waktu ke depan. 

Kata dia, Kecamatan Undaan membutuhkan program penguatan tanggul Sungai Wulan, berupa penebalan dan peninggian tanggul.

Hal itu dinilai menjadi kebutuhan prioritas guna mengatasi persoalan banjir yang menjadi perhatian bersama setiap tahunnya. 

"Prioritas pembangunan wilayah Kecamatan Undaan saat ini tetap penanganan banjir."

"Utamanya tanggul sungai yang berefek pada pertanian dan permukiman. Jadi tanggul sangat prioritas saat ini," terangnya, Jumat (10/5/2024).

Masan menyebut, kebutuhan di kecamatan lain untuk mengatasi persoalan banjir berbeda-beda. 

Misalnya, upaya penanganan banjir di wilayah Kecamatan Kaliwungu berupa normalisasi sungai. 

Sementara persoalan banjir di wilayah Mejobo adalah pembuatan cekdam dan normalisasi Sungai Piji dan Sungai Dawe. 

Dia berharap, beberapa program yang tidak membutuhkan anggaran besar bisa dicover oleh APBD Kabupaten secara berkala.

Seperti contoh, pembangunan cekdam di Sungai Dawe dan Sungai Piji dilaksanakan menggunakan APBD mulai tahun anggaran 2025.

Namun, pembangunannya tidak bisa dilakukan serentak lantaran keterbatasan kemampuan anggaran daerah.

"Untuk masalah Pilkada sudah ada anggarannya sendiri. Kebutuhan lain, seperti penanganan banjir jangan dilupakan."

"Harus ada sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat."

"Misal penguatan tanggul di Undaan menjadi kewenangan BBWS Pemali Juana, namun dalam pelaksanaannya bisa dikomunikasikan."

"Misalnya, pemerintah desa bisa diberikan kewenangan untuk melaksanakan penguatan tanggul sungai, supaya bisa segera berjalan," tutur dia. (sam)