Membendung Hak Angket DPR di Balik Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR, Pengamat: Sulit Dimungkiri

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai menteri disebut sebagai stretegi Presiden Joko 'Jokowi' Widodo membendung hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Diketahui, Presiden Jokowi melantik AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pascacoblosan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

Baca juga: Ketum Nasdem Surya Paloh Dukung Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pemilu: Itu Konstitusional

Baca juga: JK Nilai Baik Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024: Kecuali Ada Apa-apa, Tentu Takut

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara Dukung Hak Angket DPR Kuliti Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

"Sulit dimungkiri ada tendensi membendung usulan hak angket dengan ditunjuknya AHY jadi Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang)," kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (25/2/2024) malam.

Bukan tanpa sebab, Adi melihat terjadi dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket.

Penolakan tersebut, menurut dia, dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi menteri yang menandai Partai Demokrat bergabung dalam partai koalisi pendukunng pemerintah.

"Buktinya, sesaat setelah dilantik, AHY langsung agresif menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional."

"AHY belakangan sangat agresif menolak usul hak angket," ujar Adi.

Namun, Adi menilai pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu.

Adi mengatakan, Partai Demokrat, nilai Adi, akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai bakal oposisi pemerintahan ke depan, yakni PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Apakah AHY bisa jadi jembatan untuk komunikasi dengan PKS dan PDI-P? Sulit rasanya," ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

"Karena PKS dan PDI-P partai ideologis yang mazhabnya sangat jelas berbeda dengan Jokowi," katanya lagi.

Catatan Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) mulai disampaikan usai putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilantik menjadi Menteri ATR.

Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar Pranowo dan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan move on menyikapi hasil Pilpres 2024 yang sementara menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Yang jelas kita justru harus move on. Lima tahun, sepuluh tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, usai dilantik sebagai Menteri ATR pada 21 Februari 2024.