Emak-emak Nelayan di Pati Demo, Minta Pemerintah Tidak Tarik PNBP secara Ugal-Ugalan

1. Meminta petugas pendataan agar mencarikan alternative pada hasil tangkapan nelayan yang kualitasnya tidak bagus agar tidak disamakan tarif PNBP-nya.

2. Hentikan Laporan Penghitungan Mandiri (LPM) tambahan untuk nelayan yang sudah melaporkan hasil tangkapan mengingat KKP juga mengutus juru catat sendiri di lapangan.

3. Berhenti mencari-cari kesalahan nelayan baik di darat maupun fishing ground.

4. Tunda pelaksanaan PPbNo 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur berbasis kuota jika sarana dan prasarana belum memadai.

"Kalau tuntutan tidak diindahkan, kami akan menggalang massa lebih besar. Sebab masyarakat arus bawah nelayan sudah benar-benar resah dengan kondisi ini," tandas Jaharudin.

Usai berunjuk rasa, perwakilan nelayan diterima oleh Penanggungjawab Penangkapan Ikan Terpadu (PIT) Bajomulyo, Umar Soleh, untuk beraudensi.

"Jadi ada perwakilan dari nelayan. Mereka menyampaikan harga ikan saat ini sedang turun sehingga mereka menginginkan ada penyesuaian HAI."

"Kemudian mereka meminta kami saat di lapangan, harus melakukan pendataan secara cermat supaya tidak merugikan para nelayan," ujar Umar.

Terkait keluhan terhadap pelayanan pihaknya yang dinilai belum memuaskan nelayan, Umar mengatakan, in syaa Allah akan segera diperbaiki sehingga ada komunikasi baik dan tidak saling merugikan.

"Kemudian terkait penerapan PIT (PP 11/2023) yang mereka minta dilakukan penundaan, berkaitan hal ini kami akan sampaikan ke pimpinan kami yang ada di Jakarta, karena ini terkait peraturan yang berlaku," ujar dia.

Yang jelas, kata Umar, pihaknya siap melaksanakan harapan para nelayan.

"Yang bisa kita selesaikan di sini kita selesaikan, yang perlu ke pusat kami sampaikan ke Jakarta," tandas dia. (mzk)