Polri Jadi Sorotan, Kapolres Kudus Tegas Sikapi Pemilu: Netralitas Harga Mati

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS – Netralitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi sorotan sejumlah pihak.

Kapolres Kudus AKBP Dydit Dwi Susanto memastikan pihaknya netral dalam Pemilu 2024.

Bahkan, katanya, setiap anggotanya juga sudah diperintahkan untuk netral.

Tak boleh memihak kepada kelompok atau pasangan capres-cawapres tertentu.

Baca juga: Rapat dengan Kabaharkam, Demokrat: Tak Bisa Ditutupi, Ada Polisi Kerjanya Pasang Baliho Parpol

Baca juga: Kabaharkam Polri Sebut Koalisi Capres-Cawapres Didanai Asing, Komisi III DPR: Fakta Atau Analisa?

Baca juga: Ihwal Dugaan Ketidaknetralan Polisi dalam Pemilu 2024, Kabaharkam Polri: Buka!

Bahkan, Kapolres Kudus menegaskan, netralitas kepolisian dalam pelaksanaan Pemilu 2024 adalah harga mati.

“Kami harus netral, setiap saat kami sudah sampaikan kepada anggota, harga mati itu netralitas,” kata Dydit.

Selain netralitas, pihaknya juga sudah siap terkait pengamanan selama tahapan Pemilu berlangsung.

Pihaknya akan mengerahkan dua per tiga anggota dalam pengamanan Pemilu.

“Pengamanan Pemilu akan kami kerahkan sekitar 600 personel."

"Itu kekuatan dua per tiga. Sepertiga lainnya untuk pelayanan masyarakat,” kata Dydit.

Sebelum ini, pihaknya juga sudah menggelar simulasi pengamanan Pemilu.

Dalam simulasi tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari KPU, Bawaslu, dan sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dalam simulasi tersebut juga diatur seolah-olah ada kerusuhan di sejumlah titik penting penyelenggaraan Pemilu.

Misalnya di TPS atau di kantor KPU. Dalam simulasi sejumlah anggota Polri berupaya untuk melerai kerusuhan dengan sejumlah cara sampai kerusuhan benar-benar selesai.

Demokrat: ada polisi kerjanya pasang baliho parpol

Sebelumnya diberitakan, netralitas aparat kepolisian atau Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kembali menjadi sorotan.

Banyak anggota Polri diduga tidak netral dan menjadi aktor untuk memenangkan pasangan capres-cawapres atau partai politik tertentu.

Setelah Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, politikus Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran, Benny K Harman, mengungkap ada anggota polisi yang kerjanya memasang baliho partai tertentu.

Hal ini diungkap anggota Komisi III DPR fraksi Demokrat itu saat menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Benny K Harman menilai netralitas aparat kepolisian masih menjadi sebuah utopia, jauh panggang dari api.

Benny menyebut saat ini ada anggota polisi yang kerjanya memasang baliho partai politik (parpol) tertentu.

"Mohon maaf sekali Pak Kabaharkam, tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu," kata Benny.

Dia menegaskan publik mempertanyakan sikap Porli yang diam ketika ada anggotanya memasang baliho parpol.

"Tetapi pertanyaan publik kemudian kenapa institusi kepolisian diam, jadi ada anggota Polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho parpol tertentu," ujar Benny.

Benny mencotohkan ketika pada Pilpres 2019 bendera Partai Demokrat dibakar massa dan Polri hanya diam.

"Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia," tuturnya.

Benny mengajak Kepolisian harus menjadi payung hukum dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Semua parpol merasa aman karena ada polisi, bukan sebaliknya. Nah ini gugatan kita terhadap netralitas Polisi dalam Pemilu ini," ucapnya.

Pertanykan klaim polisi capres-cawapres didanai asing

Terpisah, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komjen Pol Fadil Imran menyebut ada koalisi calon presiden - calon wakil presiden (capres-cawapres) yang didanai oleh asing.

Hal ini disampaikan Kabaharkam Komjen Fadil dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (15/11/2023).

Pemaparan ini Kabaharkam Komjen Fadil Imran ini pun mendapat reaksi dari anggota Komisi III DPR-RI Aboe Bakar Alhabsy.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan dan meminta penjelasan lebih lanjut dari pemaparan Polri tersebut.

Aboe mengatakan, dalam pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi.

"Di bahan halaman 35 pak. Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia."

"Antara lain memberikan bantuan dana secara clandestine (gelap) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu," ujar Aboe dalam rapat Komisi III DPR-RI, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Aboe mendesak agar Fadil bisa menjelaskan temuan dalam pemaparannya tersebut.

Apakah temuan itu adalah fakta yang bisa diungkap atau hanya sebagai analisa semata.

"Mohon dijelaskan ini sebagai ungkapan fakta bahwa ini ada capres-cawapres didanai oleh asing ataukah semua analisa oleh Polri mengenai pendanaan asing," imbuhnya.

Di sisi lain, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menanyakan soal netralitas Polri dalam Pilpres 2024 mendatang.

Meskipun sudah ada surat telegram Nomor 2407 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Aboe meminta penjelasan bagaimana penerapan secara langsung di lapangan.

"Bagaimana langkah menguasai aturan-aturan internal Polri tersebut?"

"Apakah ada strategi khusus yang diambil oleh Polri untuk menjamin netralitas anggotanya? Nah ini penting pak," ucapnya.

Terakhir, Aboe bertanya kepada Fadil apakah ada tekanan yang didapatkan dari penguasa terkait penyelenggaraan Pemilu.

"Jika kemarin mantan panglima TNI menyampaikan bahwa beliau pada saat 2019, pada saat jadi KSAD juga mendapat tekanan tertentu."

"Kalau boleh tau apakah bapak mendapat hal serupa juga?" katanya. (*)