Pilpres 2024
Kabaharkam Polri Sebut Koalisi Capres-Cawapres Didanai Asing, Komisi III DPR: Fakta Atau Analisa?
Politikus PKS meminta penjelasan soal Kabaharkam sebut ada capres-cawapres didanai asing, dan netralitas Polri dalam konstestasi Pilpres 2024.
Anggota Komisi III dari PKS meminta penjelasan soal Kabaharkam sebut ada capres-cawapres didanai asing, dan netralitas Polri dalam konstestasi Pilpres 2024.
TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komjen Pol Fadil Imran menyebut ada koalisi calon presiden - calon wakil presiden (capres-cawapres) yang didanai oleh asing.
Hal ini disampaikan Kabaharkam Komjen Fadil dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (15/11/2023).
Pemaparan ini Kabaharkam Komjen Fadil Imran ini pun mendapat reaksi dari anggota Komisi III DPR-RI Aboe Bakar Alhabsy.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan dan meminta penjelasan lebih lanjut dari pemaparan Polri tersebut.
Aboe mengatakan, dalam pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi.
"Di bahan halaman 35 pak. Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia."
"Antara lain memberikan bantuan dana secara clandestine (gelap) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu," ujar Aboe dalam rapat Komisi III DPR-RI, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Aboe mendesak agar Fadil bisa menjelaskan temuan dalam pemaparannya tersebut.
Apakah temuan itu adalah fakta yang bisa diungkap atau hanya sebagai analisa semata.
"Mohon dijelaskan ini sebagai ungkapan fakta bahwa ini ada capres-cawapres didanai oleh asing ataukah semua analisa oleh Polri mengenai pendanaan asing," imbuhnya.
Di sisi lain, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menanyakan soal netralitas Polri dalam Pilpres 2024 mendatang.
Meskipun sudah ada surat telegram Nomor 2407 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Aboe meminta penjelasan bagaimana penerapan secara langsung di lapangan.
"Bagaimana langkah menguasai aturan-aturan internal Polri tersebut?"
"Apakah ada strategi khusus yang diambil oleh Polri untuk menjamin netralitas anggotanya? Nah ini penting pak," ucapnya.
| Minta MK Percepat Pelantikan Presiden Terpilih, Pemohon: yang Menjabat Sudah Berkurang Pengaruhya |
|
|---|
| Ganjar Tegas Oposisi: Tegakkan Moralitas Politik, Cara Lain Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran |
|
|---|
| Terima Putusan MK, Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Bersatu Kembali untuk Bangsa |
|
|---|
| BREAKING NEWS: Putusan MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Sengketa Pilpres 2024 |
|
|---|
| Sidang Putusan MK, Majelis Hakim Mahkamah Tolak Gugatan Sengketa Pilpres dari Paslon Amin |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/muria/foto/bank/originals/Anggota-Komisi-III-DPR-RI-dari-Fraksi-PKS-Aboe-Bakar-Al-Habsyi-1511.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.