Beber Potensi dan Indikator Kecurangan Pemilu 2024, KontraS Singgung Putusan MK dan 'Geng Solo'

Ketidaknetralan ini juga terlihat ketika pemilihan dan penunjukan Panglima TNI yang baru menggantikan Yudo Margono.

Calon panglima TNI yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPR RI, Agus Subiyanto dipilih kilat, karena belum lama ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

"Kita tahu sama-sama calon panglima itu tidak terlalu lama ditunjuk menjadi KSAD, kemudian diminta oleh presiden untuk dipilih komisi I DPR RI menjadi panglima TNI yang baru."

"Dari isu aparat keamanan timbul spekulasi salah satunya terkait Geng Solo," ungkap Andi.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi sempat menyatakan memiliki data arah politik para partai politik.

Hal ini membuktikan adanya penyalahgunaan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk kepentingan politik.

Begitu pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 00/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden, yang membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berkontestasi di Pilpres 2024.

Meski saat ini, ipar presiden Jokowi, Anwar Usman, dicopot sebagai ketua MK akibat prahara tersebut, namun ia masih menjabat sebagai hakim konstitusi.

"Tidak netralnya MK dengan putusan MK nomor 90 yang kemudian kami berkesimpulan ketidaknetralan dikhawatirkan berlanjut saat sengketa hasil Pemilu di MK nanti," jelas Andi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KontraS Cium Potensi Kecurangan dalam Pilpres 2024, Ini Berbagai Indikatornya